Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah, BP Tapera dan PT. Perumnas (Persero) guna menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) syariah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penyaluran KPR syariah kepada guru-guru sekolah di Muhammadiyah.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat di Indonesia itu besar. Menurutnya, backlog perumahan di Indonesia sampai saat ini ada sekitar 13 juta hingga 15 juta rumah.
"Masyarakat masih membutuhkan rumah untuk tempat tinggal yang layak," katanya, Rabu (12/4/2023) di Jakarta.
Adapun per 31 Maret 2023, BSI telah menyalurkan pembiayaan pada 56.346 unit rumah subsidi dengan nilai penyaluran sebesar Rp7,13 triliun.
Sementara kuota pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2023 yang diberikan BP Tapera untuk BSI mencapai 8.200 unit atau Rp910 miliar.
Secara nasional, penyaluran pembiayaan KPR bersubsidi BSI selama 2022 mencapai Rp1,1 triliun dengan total penjualan lebih dari 7.630 unit rumah yang tersebar di area Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin hingga Makassar.
Baca Juga
Tahun ini BSI pun terus menggenjot penyaluran pembiayaan perumahan. Salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah mengembangkan program pembiayaan rumah bersama PP Muhammadiyah, BP Tapera dan Perumnas.
Dalam program ini, BSI menyediakan pembiayaan pengadaan rumah bagi guru-guru sekolah serta tenaga kesehatan di amal usaha Muhammadiyah di Indonesia.
BSI memberikan sejumlah kemudahan bagi guru-guru hingga tenaga kesehatan di Muhamadiyah, seperti bebas premi asuransi dan PPN, cicilan tetap hingga 15 tahun, serta subsidi bantuan uang muka hingga sebesar Rp4 juta.
Selain itu, BSI, PP Muhammadiyah, BP Tapera, serta Perumnas menggelar program subsidi biaya proses pembiayaan senilai Rp1 juta bernama Kilau Surya yang dilaksanakan selama periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023.
Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan pemberian subsidi kepada para guru merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Apalagi, saat ini banyak guru di sekolah Muhammadiyah yang berpenghasilan rendah.
"Di Muhamadiyah, lebih dari separuh guru mempunyai gaji bawah UMR [upah minimum regional] karena kerja ikhlas," ujar Muhadjir yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Ia juga mengatakan Muhammadiyah memiliki data guru-guru di sekolah Muhammadiyah yang masih berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, program pembiayaan rumah diharapkan menyasar seluruh Indonesia.
“Muhammadiyah mengambil peran di celah-celah yang negara tidak hadir, khususnya di bidang pendidikan karena kami ada ranting dan cabang. Karena itu, harus dibangun ekosistem yang terintegrasi,” ujarnya.
