Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa Dana Pensiun Angkasa Pura I (Dapenra) menjadi satu dari empat dana pensiun yang pertama diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit dilakukan untuk melihat lebih dalam tata kelola pengurus dana pensiun milik karyawan BUMN itu.
Lalu bagaimanakah kinerja Dapen ini pada tahun lalu?
Berdasarkan laporan keuangan dipublikasikan perusahaan pada laman websitenya yang diakses Rabu (11/10/2023), Dana Pensiun Angkasa Pura I Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mencatatkan total pendapatan investasi senilai Rp93,54 miliar pada 31 Desember 2022.
Sedangkan dari sisi aset, perusahaan mengelola Rp1,17 triliun. Dengan capaian ini, maka aset berbanding laba (Return On Asset/ROA) setara dengan 7,39 persen.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan investasi mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 93,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp48,38 miliar.
Perinciannya, salah satu pos yang menopang pertumbuhan pendapatan investasi Dana Pensiun Angkasa Pura I PPMP ini berasal dari pos bunga atau bagi hasil yang naik 19,61 persen yoy. Angkanya naik dari Rp23,85 miliar menjadi Rp28,52 miliar.
Sementara itu, beban investasi juga terpantau merangkak naik 11,15 persen yoy menjadi Rp16,25 miliar dari sebelumnya hanya Rp14,62 miliar. Salah satunya berasal dari pos beban pemeliharaan tanah dan bangunan yang naik 16,05 persen yoy menjadi Rp1,76 miliar.
Baca Juga
Sepanjang 2022, Dana Pensiun Angkasa Pura I PPMP membukukan hasil usaha investasi senilai Rp77,29 miliar atau melonjak 128,87 persen yoy, atau naik dari sebelumnya hanya mencetak Rp33,77 miliar.
Dari sana, hasil usaha setelah pajak yang dibukukan Dana Pensiun Angkasa Pura I PPMP naik 88,20 persen yoy menjadi Rp69,93 miliar pada Desember tahun lalu.
Sedangkan total investasi pada Desember 2022 tumbuh 5,98 persen yoy dari Rp996,73 miliar menjadi Rp1,05 triliun.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyerahkan empat dana pensiun (dapen) pelat merah ke BPKP. Langkah ini dilakukan sebagai upaya BUMN untuk melakukan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa keempat dapen pelat merah ini telah merugikan negara sekitar Rp300 miliar yang dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Awalnya kami coba lakukan 4 Dapen, ada Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, IDFood. Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara sekitar Rp300 miliar,” kata Erick di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Disebutkan, bahwa dalam audit disebutkan 2 dari 4 dapen terindikasi fraud. Meskipun demikian tidak dijelaskan dengan detail dari empat dana pensiun pelat merah ini yang terindikasi fraud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
