BPD Bali Bagi Dividen Rp553,6 Miliar dari Laba 2023

Bisnis.com, DENPASAR - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali membagikan dividen Rp553,6 miliar dari laba bersih perusahaan Rp738 miliar di 2023. 

Pembagian laba tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2023 yang digelar pada Jumat (23/2/2024).

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan para pemegang saham menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris tahun buku 2023.

RUPS juga memutuskan pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp553,6 miliar dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan di Tahun Buku 2023 yaitu sebesar Rp738 miliar. 

Perolehan laba tersebut tumbuh 22,32% (yoy) dari periode sama di 2022  yang sebesar Rp604 miliar. Pertumbuhan laba ini secara signifikan bersumber dari pendapatan bunga bersih selama tahun 2023, naik 28,97% (yoy), menjadi Rp2,24 triliun dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,73 triliun.

Pencapaian laba juga bersumber dari peningkatan fee based income Rp11 miliar, naik 10,83% (yoy) menjadi Rp114 miliar dari periode sama di 2022 yang tercatat Rp102 miliar. Pendapatan lainnya juga mengalami pertumbuhan hingga 55,65%, secara tahunan (yoy)  menjadi Rp68 miliar dari periode sama di tahun sebelumnya Rp44 miliar.

“Pencapaian dividen dan kinerja Bank BPD Bali tidak lepas dari adanya dukungan penuh pemegang saham melalui penyertaan modal sehingga modal inti pada Desember 2023 mencapai Rp3.877 miliar yang mana telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,” jelas Sudharma, Senin (26/2/2024).

Berdasarkan intermediasi yang telah dilakukan, terdapat peningkatan penyaluran kredit secara tahunan (yoy) mencapai 5,39% atau meningkat dari Rp20,06 triliun pada Desember 2022 dan mencapai Rp21,15 triliun pada Desember 2023. Komposisi penyaluran kredit produktif mencapai 54,34% dari total portofolio kredit pada Desember 2023 atau meningkat dari Desember 2022 yang hanya sebesar 52,52%. 

“Hal ini mengisyaratkan bahwa Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM melebihi dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah, yaitu paling sedikit sebesar 25% pada akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023," ujar Sudharma.

Pemenuhan rasio ini bersumber dari tercapainya penyaluran kredit KUR sebesar 100% dari target, yaitu sebesar Rp1,72 triliun. Upaya lainnya ditunjukan oleh Bank BPD Bali melalui pembiayaan UMKM, yakni penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif untuk mendorong permintaan domestik. 

Selain itu, program lainnya yang dapat diupayakan adalah mendorong penambahan bantuan sosial dan stimulus fiskal sektor perumahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Sejalan dengan visi bank yang secara nyata telah diwujudkan melalui penyaluran kredit kepada debitur UMKM pada Desember 2023 yang telah mencapai Rp10,26 triliun atau 48,54% dari total kredit yang disalurkan.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, CASA telah mengalami peningkatan sebesar 23,40% secara tahunan (yoy) mencapai Rp19,97 triliun per Desember 2023, berkontribusi hingga 71,48% dari total DPK. Secara keseluruhan, total DPK  tumbuh 5,65% (yoy) menjadi Rp27,94 triliun dari periode sama di 2022 sebesar Rp26,45 triliun.

Peningkatan kredit dan pendanaan Bank telah mendorong peningkatan aset dimana BPD Bali mencatatkan aset Rp34,31 triliun atau meningkat 6,69% dari sebelumnya pada Desember 2022 yang tercatat Rp32,16 triliun. Disamping itu, rasio keuangan juga terjaga dengan  baik, dimana Rasio KPMM 25,38%, ROA  3,24%, ROE  20,23%, NIM 7,16%, NPL Gross 1,29%, NPL Net  0,02%, dan BOPO 67,32%.

“Bank BPD Bali juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memperluas ekosistem digital, dimana pada tahun 2023 telah terimplementasi layanan KKI Fase 1 dengan QRIS, Siskeudes Link, QRIS CrossBorder serta memperluas cakupan produk-produk kredit sehingga diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan sesuai lifecyle nasabah dan mendukung program pemerintah,” kata Sudharma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel