Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di tangan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan segera dimulai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kinerja sektor keuangan, terutama perbankan di era Prabowo akan dipengaruhi sejumlah faktor.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara prinsip, OJK akan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang nantinya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan.
Sementara, proyeksi pertumbuhan kredit pada 2025 sendiri baru akan mulai disusun dalam bentuk rencana bisnis bank (RBB) per akhir 2024 berdasarkan realisasi sampai dengan September 2024.
Namun, menurutnya, sejumlah faktor akan memengaruhi kinerja perbankan di tengah bergulirnya pemerintahan baru.
"Bank dalam hal ini akan memperhatikan kondisi ekonomi secara global dan domestik yang masih perlu untuk diwaspadai ke depan, di antaranya kecepatan dan kedalaman penurunan FFR [suku bunga The Fed/Fed Fund Rate]," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).
Dari sisi eksternal lainnya, kondisi ekonomi dan arah kebijakan moneter China, perkembangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, maupun konflik di Timur Tengah juga memengaruhi.
Dari sisi internal, menurutnya, kebijakan pemerintah baru Prabowo Subianto pun akan menentukan.
Adapun, pada tahun pertama pemerintahan baru Prabowo, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2% mengacu Undang-Undang (UU) APBN 2025.
Sementara itu, melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045, pemerintah telah menetapkan tujuh industri prioritas yang akan mendongkrak produk domestik bruto (PDB). Pertama, industri berbasis sumber daya hayati. Kedua, industri berbasis mineral penting. Ketiga, industri dasar kimia dan logam.
Keempat, industri berteknologi menengah-tinggi seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga kedirgantaraan. Kelima, industri barang konsumsi berkelanjutan. Keenam, industri berbasis inovasi dan riset. Terakhir, industri kreatif.
