Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater multifinance maupun perbankan terus meningkat.
Dari sisi multifinance, piutang paylater mencapai sebanyak Rp7,99 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut meningkat sebanyak 89,20% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara perbankan, mencapai sebanyak Rp18,01 triliun yang mana tumbuh 36,66% yoy.
Melihat pertumbuhan yang pesat tersebut, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengungkapkan pandangannya terkait dengan pengembangan bisnis paylater.
Menurutnya ada tiga hal utama yang diperlukan dalam mengembangkan bisnis paylater. Pertama, inovasi dari sisi infrastruktur. “Inovasi di sisi infrastruktur yang lebih sophisticated atau lebih canggih [diperlukan],” kata Amin kepada Bisnis pada Senin (21/10/2024).
Kedua, Amin menekankan permodalan yang kuat menjadi kunci agar perusahaan mampu memperluas layanan dan mengembangkan fitur-fitur yang lebih inovatif dan menarik untuk berbagai kalangan masyarakat. Terakhir, inovasi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut dia, SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi tulang punggung bagi industri BNPL. Amin menambahkan kolaborasi dengan platform digital juga perlu untuk memperluas segmentasi pasar paylater. Menurutnya membangun ekosistem merupakan suatu keharusan dalam mengembangkan bisnis paylater.
Baca Juga
Selain itu, inovasi dalam segmen limit kredit juga diperlukan agar layanan paylater dapat menjangkau segmen menengah ke atas dengan limit yang lebih tinggi, misalnya dari Rp2 juta hingga Rp500 juta atau lebih. Namun, menurut Amin, inovasi dan infrastruktur yang kuat tetap diperlukan untuk memperluas jaringan layanan paylater ini.
Kolaborasi dengan ekosistem transportasi publik seperti MRT atau LRT, serta e-commerce, bisa menjadi cara yang efektif untuk memperluas jangkauan layanan. Selain potensi yang besar, Amin juga menyoroti beberapa risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang menyediakan layanan paylater. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan database pelanggan.
“Ada kemungkinan data disalahgunakan, baik oleh pihak bank maupun oleh customer,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk memitigasi risiko ini, perusahaan perlu memperkuat sistem credit scoring dan memperketat prosedur kredit. Selain itu, kerjasama dengan asuransi untuk membagi risiko, atau melalui kerjasama dengan platform digital lain, bisa menjadi langkah mitigasi yang efektif. “Risiko bisa dibagi dengan kerjasama melalui platform digital lain atau e-commerce,” sarannya.
Amin juga menyoroti ancaman cybercrime, yang semakin meningkat di era digital ini. Oleh karena itu, menurutnya, perusahaan harus memastikan keamanan siber yang ketat untuk melindungi data pelanggan dan mengurangi risiko kejahatan dunia maya. “Cybercrime mengancam di mana-mana, jadi sistem keamanan harus dijaga dengan baik,” ujarnya.
Amin melihat bahwa paylater bisa menjadi alternatif bagi Kredit Tanpa Agunan (KTA), terutama untuk pinjaman dalam jumlah kecil hingga menengah. Dia meyakini bahwa layanan paylater akan terus berkembang dan berpotensi menggantikan layanan kartu kredit, terutama di segmen menengah ke bawah.
“Ini seperti menggantikan bisnis kartu kredit di segmen yang berbeda,” kata Amin.
