Bisnis.com, JAKARTA — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dengan menggunakan metodologi ekonometrika dan simulasi.
Peneliti LPEM FEB UI Jahen F. Rezki mengungkapkan pihaknya menemukan semakin tinggi masyarakat yang tergabung dalam program JKN BPJS Kesehatan akan menurunkan tingkat kemiskinannya.
“Kenapa? Karena masyarakat semakin mampu untuk me-reduce gap yang terjadi antara mereka yang kaya dengan miskin, masyarakat tadi bisa meningkatkan expenditure [pengeluaran untuk hal lain],” kata Jahen dalam peluncuran buku tabel morbiditas penduduk Indonesia yang digelar BPJS Kesehatan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (11/11/2024).
Jehan mengatakan penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI menunjukan bahwa kenaikan 1% perserta aktif akan menurunkan kemungkinan tingkat kemiskinan sebanyak 2,6– 2,9%. Oleh sebab itu, lanjut Jehan, salah satu cara Pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah dengan meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sampai dengan September 2024, peserta BPJS Kesehatan mencapai sebanyak 277,14 juta peserta. Dengan adanya program JKN, masyarakat dapat mengalokasikan uang yang biasanya digunakan untuk membayar biaya kesehatan ke kebutuhan lain, seperti jasa dan pendidikan.
“Di awal, saya menjelaskan bahwa dengan adanya program JKN, perekonomian secara keseluruhan mampu tumbuh. Jumlah lapangan kerja juga meningkat, dan dari segi kemiskinan, kami menemukan bahwa semakin banyak orang yang terbantu berkat program ini. Pengeluaran out of pocket [pengeluaran langsung dari kantong pribadi] untuk biaya kesehatan semakin berkurang, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
Baca Juga
Terakhir dari segi ekonometrik, Jehan mengatakan pihaknya melihat bahwa masyarakat dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk penyakit-penyakit yang berbiaya mahal atau katastropik. Menurutnya orang bisa saja jatuh miskin, karena adanya faktor biaya kesehatan yang sangat mahal.
Jadi, lanjut Jehan, studi tersebut juga menemukan bahwa ketika semakin banyak orang tergabung dalam program BPJS Kesehatan, maka kemungkinan masyarakat harus mengeluarkan uang untuk penyakit katastropik akan turun secara signifikan.
Pihaknya juga mencoba melakukan simulasi berapa banyak masyarakat miskin yang bisa diselamatkan dengan adanya program JKN BPJS Kesehatan. Pada 2022, apabila tidak ada program JKN, maka jumlah orang miskin itu adalah sekitar 32 juta orang.
“Dengan adanya program JKN, jadi masyarakat bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang lain, bisa meningkatkan expenditure-nya, maka mampu membantu sekitar 5,7 juta orang untuk keluar dari kemiskinan. Jadi, secara agregat, tingkat kemiskinan yang muncul karena adanya program JKN lebih rendah, jadi 26,3 juta orang,” ungkapnya.
