Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan bank-bank BUMN dalam program Koperasi Merah Putih dinilai dapat mempengaruhi daya saing bank-bank pelat merah dengan sektor perbankan swasta.
Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo menjelaskan keterlibatan bank-bank BUMN dalam Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menekan profitabilitas jika skema pembiayaan yang digunakan lebih menitikberatkan pada misi sosial daripada prinsip komersial.
Arianto menyebut, bank swasta yang lebih fleksibel dalam menetapkan suku bunga dan kebijakan kredit kemungkinan akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menarik segmen pasar yang sama.
"Namun, jika program ini dikelola dengan efisien dan mendapatkan jaminan pemerintah, bank BUMN bisa tetap mempertahankan stabilitas profitabilitasnya," jelasnya saat dihubungi, Senin (10/3/2024)
Dia melanjutkan, jika skema penyaluran kredit dalam Koperasi Desa Merah Putih tidak diimbangi dengan mitigasi risiko yang baik, potensi kenaikan rasio non-performing loan (NPL) Bank Himbara pun dapat meningkat. Hal ini terutama jika penerima manfaat memiliki keterbatasan kapasitas dalam pengembalian kredit.
Di sisi lain, dia mengatakan apabila ada mekanisme penjaminan atau subsidi dari pemerintah, risiko gagal bayar bisa diminimalkan, sehingga dampak terhadap NPL bisa lebih terkendali.
Baca Juga
Arif juga menyoroti dampak pelibatan bank BUMN terhadap strategi Danantara dalam konsolidasi aset perusahaan pelat merah.
Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat memperumit strategi Danantara dalam konsolidasi aset BUMN, terutama jika aset kredit yang dialokasikan ke koperasi ini memiliki profil risiko yang lebih tinggi.
Namun, jika program tersebut terintegrasi dengan kebijakan restrukturisasi atau subsidi fiskal yang mendukung pertumbuhan aset produktif, maka dampaknya bisa lebih netral atau bahkan positif dalam jangka panjang.
Sementara itu, dia menyebut skema pelunasan kredit melalui alokasi dana desa tahunan memiliki potensi menjaga kualitas aset bank BUMN. Namun, dia mengatakan efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi alokasi anggaran pemerintah dan mekanisme distribusi dana yang transparan.
"Jika ada keterlambatan pencairan atau ketidaksesuaian dalam prioritas penggunaan dana desa, risiko kredit tetap bisa meningkat, sehingga perlu ada skema jaminan atau mekanisme buffer untuk melindungi bank dari potensi gagal bayar," katanya.
