Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lebih banyak bank pembangunan daerah (BPD) untuk melantai di bursa melalui skema penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai hal ini bertujuan agar BPD bisa meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola pemerintah daerah yang menjadi pemegang saham utama.
Jika BPD berhasil melakukan IPO dan melengkapi langkah tersebut dengan penerbitan municipal bond, maka pengawasan terhadap manajemen dan arah bisnis bank akan lebih terstruktur.
Menurutnya, hal ini juga bisa menciptakan disiplin fiskal bagi pemerintah daerah. Mengenai hal ini, dirinya juga menyampaikan bahwa investor di pasar modal tentu ingin kejelasan soal prospek dan strategi bisnis BPD yang akan IPO. "Tentu kan harus jelas nih, strategi bisnisnya," kata Dian saat pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Salah satu bank daerah yang sedang menyiapkan langkah untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Bank DKI. Dian menyebut, proses persiapan IPO bank tersebut masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan hasil yang maksimal. Dia juga menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah memberikan komitmen penuh terhadap proses ini.
"OJK tentunya memberikan dukungan sepenuhnya [rencana IPO], dan rekan-rekan pengawas yang menangani Bank DKI juga mendukung," ujar Dian.
Baca Juga
Selain Bank DKI, beberapa BPD lain juga dinilai berpeluang besar untuk mengikuti langkah serupa. Salah satunya yaitu Bank Jateng yang tercatat memiliki total aset mencapai Rp91,03 triliun per kuartal I/2025.
Menurut Dian, jika BPD listing maka potensi peningkatan transparansi dan akses ke pendanaan jangka panjang akan semakin besar. "Menarik sih sebetulnya, teman-teman ya kalau misalnya sama BPD semua misalnya listing, terus kemudian apakah dia bahkan menerbitkan municipal bond aja sangat menarik bagi pasar," sebutnya.
