Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank swasta yang terlibat dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dapat berhati-hati mengenai risiko kredit.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa pihaknya mendukung keterlibatan aktif bank swasta untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk program 3 Juta Rumah.
Meskipun demikian, OJK menegaskan bahwa dalam realisasi pembiayaan perumahan, aspek keberlanjutan program prioritas pemerintah tetap menjadi pertimbangan utama.
“Pemberian kredit harus tetap dilakukan berdasarkan profil risiko/risk appetite dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman utama setiap bank,” katanya dalam jawaban tertulis hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/6/2025).
Dia mengingatkan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan bank menggunakan dana simpanan yang dihimpun dari masyarakat. Itu sebabnya, penyaluran kredit mesti dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Dian lantas menjelaskan bahwa OJK telah mengeluarkan pelbagai kebijakan untuk mendukung proyek pemerintah ini, antara lain mengenai potensi pengenaan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah baik bagi debitur maupun pengembang.
Baca Juga
Selain itu, OJK memberikan kelonggaran terkait penetapan kualitas aset yang dapat hanya didasari atas ketetapan pembayaran, serta telah menghapuskan larangan pemberian kredit kepada pengembang untuk pengadaan/pengolahan tanah.
Diberitakan sebelumnya, perbankan swasta mulai terlibat lebih dalam menyukseskan program perumahan nasional. Hal ini seiring dengan langkah pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Teranyar, PT Bank National Nobu Tbk. (NOBU) alias Nobu Bank milik Lippo Group menyatakan kesiapan untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi hingga 20.000 unit rumah.
CEO Lippo Group James Riady berujar bahwa Nobu Bank saat ini tengah melakukan pemenuhan pemberkasan dokumen sebagai salah satu bank penyalur rumah subsidi skema FLPP.
“Jadi, jika proses perizinannya bisa segera tuntas pada sisa tahun ini, kita targetkan 20.000 [unit] penyaluran FLPP-nya,” katanya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, dikutip Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, keputusan untuk mengikutsertakan Nobu Bank sebagai salah satu bank penyalur FLPP diambil setelah ia diminta langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Tak hanya Nobu Bank, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Bank Artha Graha Tbk. (INPC) juga dicanangkan sebagai bank penyalur rumah subsidi skema FLPP.
Sebagai langkah awal, BCA telah meneken nota kesepahaman kerja sama dengan BP Tapera untuk mendukung pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi pada Jumat (23/5/2025).
Presiden Komisaris BCA Jahja Setiaatmadja menyebut bahwa program 3 juta rumah yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mendapatkan dukungan pelbagai pihak, tak terkecuali perbankan.
“Ini merupakan upaya meningkatkan harkat hidup orang banyak, khususnya MBR [masyarakat berpenghasilan rendah], tetapi yang memiliki kemampuan untuk membayar angsuran," katanya sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian PKP.
_1673406094.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=300&h=221)
