Kemenkokesra Godok Kompensasi "Dual Price" BBM Bersubsidi.

BISNIS.COM, BALIKPAPAN -- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) sedang menggodok kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan rencana penerapan dual price BBM Bersubsidi.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan kompensasi akan diberikan kepada masyarakat menengah bawah kendati yang mengalami penyesuaian harga di kelas menengah atas. Potensi terjadinya inflasi menjadi salah satu pertimbangan pemberian kompensasi tersebut yang saat ini masih digodok oleh pihaknya.

"Yang pasti bukan seperti BLT [Bantuan Langsung Tunai] yang pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Lebih kepada prgram yang meringankan masyarakat," ujarnya, Minggu (14/04/2013).

Pemberian BLT, menurutnya, hanya akan memberikan stigma negatif kepada pemerintah meskipun tujuannya untuk masyarakat. Namun, Agung belum bisa menyebutkan seperti apa kompensasi yang diberikan karena adanya dual price ini.

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengkompensasi kebijakan ini. Selain itu, penyediaan dan perbaikan infrastruktur juga akan menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran yang berhasil dihemat dalam program ini.

Pemerintah juga tidak bisa serta merta mencabut subsidi sebagaimana yang diusulkan oleh berbagai pihak karena kondisi masyarakat tidak merata di lapangan. Karena itu, opsi pengurangan subsidi bagi orang mampu, yang memiliki mobil pribadi, menjadi pilihan yang diambil.

"Bisa saja nanti secara bertahap subsidi itu dicabut untuk yang mampu dan menggunakan harga keekonomian," katanya.

Opsi dual price BBM Bersubsidi kemungkinan akan menjadi alternatif bagi penyelamatan serta menekan defisit anggaran masih perlu persiapan infrastruktur pendukung layanan. Agung menegaskan masih perlu persiapan infrastruktur agar dapat mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dari penerapan dual price tersebut.

"Perlu persiapan infrastruktur agar opsi ini bisa diterapkan dengan baik di lapangan," ujarnya.

Dirinya mencontohkan pemisahan SPBU yang menjual BBM Bersubsidi bagi kendaraan umum dan sepeda motor dengan kendaraan roda empat pelat hitam. Perlu persiapan yang matang karena ada kondisi-kondisi dilapangan yang perlu perlakuan khusus.

Selain itu, pengawasan dari penyelewengan penggunaan BBM Bersubsidi di lapangan juga perlu diperhatikan. Kerja sama dengan TNI dan Polri diperlukan agar kuota bahan bakar yang diberikan bisa mencukupi.

Agung mengakui ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kuota BBM Bersubsidi terus jebol. Selain membebani anggaran, penambahan anggaran subsidi di pertengahan jalan juga memerlukan waktu yang tidak singkat.

Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy mengharapkan agar kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah pusat sudah disertai dengan perangkatendukungnya agar bisa berjalan lancar. Pemerintah daerah akan mengawal kebijakan tersebut agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan.