Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mencari Nilai Ideal Premi Jaminan Kesehatan (1)

BISNIS.COM, JAKARTA—Nilai premi untuk program Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta didealnya Rp50.000 per orang per bulan. Lantas berapa nilai ideal bagi warga daerah lain untuk jaminan kesehatan mereka ?

BISNIS.COM, JAKARTA—Nilai premi untuk program Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta didealnya Rp50.000 per orang per bulan. Lantas berapa nilai ideal bagi warga daerah lain untuk jaminan kesehatan mereka ?

Pertanyaan itu menggelitik pikiran karena bagi pemerintah angka itu sangat besar, apalagi untuk wilayah Jakarta saat ini nilai premi Kartu Jaminan Sehat (KJS) yang masih ditetapkan sebesar Rp23.000 per orang per bulan.

Belum lagi jika dibandingkan dengan angka penerima bantuan iuran (PBI) secara nasional dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Angka yang diajukan pemerintah untuk nilai PBI yang hanya Rp15.000 per orang per bulan, di bawah angka premi KJS DKI Jakarta.

Bahkan, angka tersebut sangat jauh nilainya dibandingkan dengan nilai premi ideal untuk Ibu Kota negara ini.

Nilai premi itu, menurut sebagian orang, masih jauh dari angka PBI yang disepakati oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), DPR, dan Kementerian Kesehatan yang sebesar Rp22.001 per orang per bulan.

Namun, angka-angka itu berpulang pada pemerintah yang notabene sebagai ‘pemilik’ jaminan kesehatan nasional, karena pemerintah dapat melakukan perbaikan dari nilai premi yang diberikan.

Seperti yang dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnawa bahwa pemprov akan mengevaluasi besaran premi KJS yang sekitar Rp23.000 per orang.

Pemprov DKI pernah menghitung premi ideal Rp50.000 dan DPR setempat menyetujui besaran nilai itu jika diterapkan pada program KJS.

Nantinya, KJS sebagai proyek percontohan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan mengusulkan evaluasi kepada DPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan, premi saat ini merugikan rumah sakit atau tidak.

Evaluasi itu akan meliputi penyebab kerugian rumah sakit, penghitungan paket rumah sakit dan mengusulkan penghapusan pajak 10% sehingga biaya menjadi tidak mahal.

Namun, semua itu tergantung pada pemerintah, karena meski banyak informasi dan masukan tentang nilai PBI atau premi kesehatan, tapi jika tidak berkenan maka angka-angka itu tidak akan ada artinya. (bersambung)


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : R Fitriana
Editor :
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper