Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tak segan untuk memecat jajaran direksi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Asei) yang tidak menyetujui pembentukan BUMN reasuransi.
Sebelumnya, direksi Asei melayangkan surat penolakan atas rencana pembentukan holding BUMN reasuransi kepada pemerintah.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada perusahaan pelat merah itu tentang pembentukan BUMN reasuransi yang telah direncanakan pemerintah.
“Dalam surat itu, dijelaskan Asei akan menjadi holding BUMN reasuransi. Kalau ada direksi yang tidak mau, ya…saya ganti,” ujar Dahlan, seperti dilaporkan harian Bisnis Indonesia, Jumat (8/11/2013).
Menurut dia, rencana pembentukan BUMN reasuransi itu harus terwujud karena diharapkan dapat menekan tingginya devisa ke luar negeri. Oleh karena itu, Dahlan menghendaki Asei bisa bertransformasi menjadi BUMN reasuransi.
Asei harus menuruti langkah yang direncanakan pemerintah karena perusahaan reasuransi dinilai baik bagi bangsa dan negara.
Bahkan, dia menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana pemerintah itu. BUMN reasuransi itu diharapkan terbentuk Desember 2013. Tujuan pendiriannya adalah mengurangi defisit reasuransi yang dialami lembaga keuangan di Indonesia.
“Ada defisit Rp6,5 triliun hingga 2011, bahkan di tahun ini telah mencapai Rp8 triliun—Rp10 triliun karena dana yang keluar lebih besar daripada yang masuk,” katanya.
Adanya BUMN reasuransi ini diharapkan bisa menekan defisit reasuransi sekitar 50%. Defisit yang terjadi bukan hanya di perusahaan pelat merah, melainkan lembaga keuangan swasta nasional.
Pemerintah telah mewacanakan akan menunjuk Asei menjadi holding BUMN reasuransi untuk memperkuat industri tersebut. Selama ini, setidaknya ada tiga perusahaan reasuransi di dalam negeri tetapi asetnya dinilai sangat kecil.
Selengkapnya baca di Harian Bisnis Indonesia edisi Jumat (8/11/2013) atau di http://epaper.bisnis.com/index.php/ePreview?IdCateg=20131108141#
