Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tunjangan Kesehatan Pejabat Hingga ke Luar Negeri Dipotong dari Gaji

Pemerintah mengklaim tunjangan kesehatan sampai luar negeri bagi pejabat negara didanai secara terpisah dari dana Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 28 Desember 2013  |  22:51 WIB
Tunjangan Kesehatan Pejabat Hingga ke Luar Negeri Dipotong dari Gaji

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim tunjangan kesehatan sampai luar negeri bagi pejabat negara didanai secara terpisah dari dana Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan fasilitas tunjangan kesehatan khusus bagi pejabat sudah lama ada dan ditangani khusus oleh Jasindo.

Premi bagi tunjangan tersebut dulu memiliki besaran yang berbeda dan terpisah dari dana Askes yang diperuntukan bagi pegawai negeri sipil.

Namun, pemberian fasilitas bagi pejabat mulai tahun depan harus dilebur ke dalam tunjangan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Badan yang dibentuk berdasarkan UU SJSN tersebut harus menjadi pengelola tunggal dana jaminan kesehatan bagi pegawai negara dan yang dibiayai APBN.

"Tunjangan kesehatan pejabat itu lain, sudah ada dari dulu. Memang semua nanti akan mengacunya pada SJSN, tetapi itu providernya lain [bukan Askes]," kata Chatib seperti dikutip dari situs Setkab.go.id, Sabtu (28/12/2013).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan premi asuransi kesehatan bagi pejabat negara jumlahnya berbeda dan dipotong dari gaji mereka.

“Jangan salah, itu dipotong dari gajinya. Hanya rakyat miskin yang dibayar dari negara. Sedangkan yang lain itu kita bayar kan, pekerja juga sebagian dari gajinya, sebagian dari perusahaan," kata Hatta

Pemberian fasilitas kesehatan spesial bagi pejabat dituangkan dalam Peraturan Presiden no. 105/2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Desember 2013.

Perpres tersebut mengatur pemberian pelayanan kesehatan paripurna bagi pejabat tertentu, termasuk pelayanan kesehatan dari rumah sakit luar negeri melalui mekanisme penggantian biaya.

Pejabat yang dimaksud adalah pemimpin lembaga tinggi negara, pejabat menteri dan setingkat menteri, serta pejabat eselon I dan setingkat eselon I di kementerian/lembaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top