2 BPD Go Public Tumbuh Agresif

Bisnis.com, JAKARTA—Kinerja dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tercatat di lantai bursa sepanjang 2013 tumbuh agresif dibandingkan dengan sejumlah bank daerah yang belum go public.

Dua BPD yang telah mencatatkan sahamnya melalui initial public offering (IPO) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk.Kedua bank itu memimpin kinerja keuangan BPD di Indonesia baik dari sisi penghimpunan aset, penyaluran kredit, pengumpulan dana pihak ketiga (DPK), serta perolehan laba bersih.

Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto mengatakan pihaknya menilai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan daerah terkait permodalan karena tidak mudah mendapatkan suntikan modal jika mengandalkan pemegang saham dari pemerintah daerah.

"Karena masing-masing provinsi memiliki keterbatasan, potensi masing-masing daerah juga berbeda. Di satu sisi, bisnis bank harus tumbuh, tetapi juga harus memberikan keuntungan kepada daerah," katanya, Kamis (20/3/2014).

Dia menilai saat BPD menjual sahamnya di pasar modal, dipasikan akan lebih mudah untuk menambah permodalan dari masyarakat.

Namun, sebagian besar manajemen maupun pemegang saham pengendali (PSP) khawatir pergeseran pengawasan dilakukan oleh banyak pihak.

Masalahnya adalah SDM, teknologi dan jaringan. IPO menjadi harapan bagi BPD, tetapi tidak semudah yang diharapkan," ujarnya.

Tahun ini, perseroan membidik target yang lebih optimistis ketimbang target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan laba dipatok dapat melonjak 20% dari perolehan laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp824,31 miliar.

Sementara itu, kredit ditargetkan dapat meningkat 25,51% jauh lebih tinggi dari target OJK yang hanya mencapai 15%-17%. Adapun kredit yang disalurkan sepanjang tahun lalu tercatat meningkat 19,01% dari sebelumnya Rp18,55 triliun menjadi Rp22,08 triliun.

Perseroan membidik target penghimpunan DPK tahun ini dapat tumbuh 24,88% dari tahun lalu yang mencapai Rp25,99 triliun. Perseroan mempertahankan proporsi dana murah yang saat ini mencapai 70% dari total DPK.