Bisnis.com, JAKARTA—Surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta proses akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tampaknya isapan jempol.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Direktur Utama BTN Maryono, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin terkait penundaan akuisisi BTN.
Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 tentang pembatalan rencana akuisisi.
Kendati demikian, Direktur Utama BTN Maryono enggan menjawab saat dintanyakan keberadaan surat tersebut. "Rencana akuisisi itu domain ada di BUMN, agenda itu BUMN," ungkapnya, Senin (5/5/2014).
Manajemen BTN, sambungnya, tetap berupaya untuk memperbaiki kinerja perseroan. Sebagai bank milik pemerintah, manajemen akan mengikuti permintaan pemegang saham Dwiwarna.
Dia menegaskan, rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 21 Mei mendatang, tentu sudah diketahui oleh Kementerian BUMN.
Pemerintah juga dipastikan telah mempertimbangkan untuk segera mengumumkan agenda RUPSLB.
