Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji mekanisme penyaluran pinjaman dari lembaga donor multilateral tidak lagi melalui APBN tetapi lewat perbankan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Chaniago menuturkan pemerintah tengah mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman lembaga donor internasional.
"Itu yang tadi dievaluasi, ada proyek-proyek yang mandek tapi sedikit. Itu bisa dikontrol secara ketat dengan sistem yang lebih sederhana," ujar Andrinof di kantor Wakil Presiden, Kamis (13/11/2014).
Agar sistem pengelolaan pinjaman dari lembaga donor lebih sederhana, pemerintah mengkaji skema pencairan dana tidak lagi melalui APBN, tetapi lewat perbankan.
"Dilihat kemungkinan dari lembaga donor disalurkan lewat bank," katanya.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menuturkan banyak lembaga donor internasional yang berniat melanjutkan pendanaan proyek di Indonesia. Beberapa yang sudah bertemu langsung dengan JK adalah Bank Dunia dan Islamic Development Bank (IDB).
"World Bank minta fasilitasi pendanaan pembangunan. Tapi lebih baik disalurkan melalui bank, seperti IFC [International Finance Corporation] supaya lebih terkontrol, tidak lewat APBN yang rumit," kata Kalla dalam paparan Outlook Ekonomi 2015, Kamis (13/11/2014).
Andrinof menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam pengelolaan, pencairan, hingga evaluasi proyek. Persetujuan proyek, imbuhnya, akan diproses melalui satu pintu di Bappenas, sedangkan Kementerian Keuangan mengurus aspek finansial.
"Bank Dunia itu misalnya, mau bangun pemipaan gas di perkotaan. Tapi itu baru contoh yang akan dijajaki," kata Andrinof.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, penarikan pinjaman program dan proyek dari organisasi nasional direncanakan sebanyak US$2.334,37 juta dalam APBN 2014. Lembaga donor terbesar adalah Bank Dunia dengan nilai utang US$1.238,92 juta.
