Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno meminta jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru dapat mengelola utang yang telah mencapai Rp471 triliun.
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro mengatakan Imam mengungkapkan, sejumlah tugas akan diemban oleh jajaran direksi yang baru kelak. Kementerian BUMN menitikberatkan pada persoalan keuangan terutama utang PLN yang telah menumpuk.
"Salah satu PR [pekerjaan rumah] tim baru, bagaimana mengelola utang dengan sangat baik," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (21/12/2014).
Mengacu pada laporan keuangan PLN per 30 September 2014, utang bank dan surat utang jangka panjang mencapai Rp70,7 triliun, naik 6,42% dari periode yang sama tahun lalu Rp66,4 triliun. Utang obligasi tercatat naik tipis menjadi Rp81,2 triliun dari Rp81 triliun.
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam setahun PLN hingga kuartal III/2014 berupa utang bank dan surat utang jangka menengah mencapai Rp14,6 triliun dari sebelumnya Rp8,3 triliun. Utang obligasi tercatat mencapai Rp1,5 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun.
Secara keseluruhan, jumlah liabilitas jangka panjang PLN mencapai Rp381,5 triliun, naik dari kuartal III/2013 sebesar Rp374,3 triliun. Liabilitas jangka pendek tercatat mencapai Rp89,4 triliun dari sebelumnya Rp88,3 triliun.
Rasio utang PLN terhadap ekuitas yang telah melebihi 250% membuat perseroan sulit meraih pinjaman. Padahal, kebutuhan belanja modal (capital expenditure/Capex) yang mencapai Rp50 triliun setiap tahun, sebanyak 50% diperoleh dari utang.
Adapun, total liabilitas PLN mencapai Rp471,06 triliun dari sebelumnya Rp462,64 triliun. Sedangkan ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp150,2 triliun dari sebelumnya Rp133,23 triliun.
Hingga triwulan ketiga tahun ini, pendapatan usaha PLN mencapai Rp218,67 triliun, naik dari tahun lalu Rp184,66 triliun. Laba bersih PLN tercatat mencapai Rp15,2 triliun dari sebelumnya mengalami rugi bersih Rp21,43 triliun.
Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pada tahun ini PLN tidak dimintai setoran dividen akibat kerugian yang diderita pada tahun lalu. Bahkan, pada tahun depan, setoran dividen PLN juga dikaji untuk tidak diminta oleh pemerintah.
