Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) berharap paket kebijakan ekonomi yang akan diterbitkan pemerintah Kabinet Kerja tidak hanya mencakup sektor keuangan saja.
Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengatakan kalangan perbankan berharap paket kebijakan sebaiknya mencakup dua sisi.
Selain sektor perbankan dan keuangan yang diatur melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, insentif sektor riil melalui kebijakan fiskal penting untuk diberikan.
"Bagi kami di pelaku usaha terutama perbankan, kami harap kebijakan ini harus mencakup dua sisi. Selain sektor perbankan dan keuangan yang sudah dimulai oleh OJK, mestinya sektor riilnya juga diberikan insentif melalui kebijakan fiskal. Ini yang perlu dilakukan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Pemerintah juga diminta memberikan insentif moneter bagi bank nasional melalui Bank Indonesia (BI) di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Sigit menuturkan pelemahan rupiah juga memberikan dampak yang banyak terhadap industri perbankan.
Hal tersebut dapat dilihat dari banyak pinjaman yang tidak jadi ditarik karena nilai tukar rupiah yang melemah.
"Pemerintah harus punya solusi. Memang lebih banyak faktor eksternal. Ekspor kita lemah karena permintaan ekspor dari negara lain turun karena ekonomi negara tersebut juga turun. Tapi kita harus berhenti impor barang yang kurang diperlukan. Harus ada substitusi produk juga untuk mengurangi impor," katanya.
Presiden Jokowi beserta jajaran tim ekonominya, menurutnya, sudah seharusnya mengerti permasalahan dasar perekonomian negara pada saat ini.
Rendahnya penyerapan anggaran belanja dan kemampuan ekonomi yang masih sedikit menjadi salah satu faktor ekonomi Indonesia yang melemah.
"Rupiah juga fragile karena kemampuan ekonomi kita masih dipandang rendah. Maka dari itu, kita harus memperbesar kapasitas ekonomi," tutur Sigit.
