Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Diminta Perjelas Aspek Pidana dan Perdata

Otoritas Jasa Keuangan diminta memperjelas aspek pidana dan perdata dalam penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga keuangan.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 26 November 2015  |  19:17 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan diminta memperjelas aspek pidana dan perdata dalam penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga keuangan.

Pakar hukum Universitas Pakuan Bintatar Sinaga mengatakan sejumlah persoalan sering muncul ketika proses penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga keuangan dilakukan.

Hal itu terutama dalam menelaah lebih jauh aspek pidana dan perdata, sementara aturan dari OJK pun masih belum jelas.

"Penelitian mendalam harus dilakukan tentang ranah pidana atau perdata sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga keuangan. Ini yang harus dilakukan OJK," katanya dalam keterangan yang diterima Bisnis.com, Kamis (26/11/2015).

Bintatar menjelaskan ketidakjelasan tersebut mengingat ada nasabah yang dengan niat tertentu untuk melanggar kesepakatan, sedangkan ada juga yang memang melanggar kesepakatan karena tidak memenuhi kewajibannya sehingga masuk dalam ranah perdata.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan pada Agustus 2015 lalu.

Perma tersebut mengatur perkara gugatan di bawah Rp 200 juta yang akan diperiksa dan diputus paling lama dalam waktu 25 hari. Jadi, waktu penyelesaian sengketa menjadi lebih singkat dari sebelumnya bisa berbulan-bulan.

Ketua Umum iPro BPR Made Arya Amitabha mengatakan industri BPR menyambut positif upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menyederhanakan penyelesaian sengketa konsumen dan perbankan.

Langkah itu dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja BPR. Para penegak hukum, pengelola dan pengawas BPR, hingga konsumen, kata Made, hendaknya mempunyai kesamaan persepsi sehingga aturan bisa diimpelementasikan dengan baik.

Made mengatakan sejumlah sengketa atau persoalan hukum tidak bisa terelakkan dan berbagai persaingan tidak sehat memerlukan aturan yang jelas dan sederhana. Dengan demikian kinerja perbankan, khususnya BPR diharapkan semakin efisien.

Sementara itu, Syamsul Maarif yang juga Hakim Agung MA menegaskan lahirnya Perma untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian sengketa secara tepat dan murah.

Selama ini penyelesaian perkara antara konsumen dan lembaga keuangan terlalu berbelit-belit dan memboroskan banyak sumber daya.

 

 

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojk pidana perdata sengketa konsumen
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top