Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao, hari ini menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan peningkatan dukungan pembiayaan bagi Indonesia hingga US$2 miliar per tahun.
Nakao mengemukakan kapasitas plafon tersebut diperbesar hingga US$2 miliar per tahun dari sebelumnya US$740 juta per tahun pada periode 2010-2014. Total plafon tersebut mencapai US$10 miliar hingga lima tahun ke depan.
Peningkatan tersebut, lanjutnya, berdasar pada keberhasilan pemerintah Indonesia mengelola ekonomi tahun lalu dengan menjaga inflasi tetap rendah di 4% pada Desember 2015. Lalu, defisit fiskal bertahan di 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke 2,5% PDB, dari sebelumnya sebesar 3% pada 2014.
“Kami memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% pada 2016, dari 4,8% pada 2015,” ucapnya dalam siaran pers, Jumat (12/2/2016).
Nakao juga mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial.
Selain pinjaman untuk proyek, ADB secara aktif memanfaatkan pinjaman berbasis kebijakan (policy-based loan) dan pinjaman berbasis hasil (result-based lending). Pinjaman berbasis hasil merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai, dan bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan.
“Di tengah gejolak keuangan dunia dan merosotnya harga komoditas, reformasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia telah meningkatkan keyakinan pasar juga upaya untuk mendorong pendapatan pajak dalam negeri, dengan cara memperluas basis pajak dan memperkuat sistem pengelolaannya,” ujar Nakao.
Tercatat tahun lalu, Nakao menyebutkan, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar US$1,67 miliar pada Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pinjaman program sebesar US$400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan, pinjaman program lainnya sebesar US$400 juta untuk mengembangkan sektor energi, dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar US$600 juta untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatra.
“Untuk tahun ini akan mencakup pendanaan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur perdesaan, dan pengendalian banjir,” tutupnya.
Sebagai salah satu negara pendiri ADB pada 1966, Indonesia telah menerima US$32 miliar dalam bentuk pinjaman dengan atau tanpa jaminan negara, US$437 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan US$430 juta dalam bentuk hibah. Dukungan ADB difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, transportasi, dan pasokan air serta layanan perkotaan lain.
