Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas dalam menyusun kebijakan demi terealisasinya pembentukan enam induk Badan Usaha Milik Negara pada 2016.
Ketua Umum BUMN Watch Naldi Nazar Harun mengatakan pembentukan holding BUMN sudah menjadi wacana yang dihembuskan sejak beberapa masa pemerintahan sebelumnya, tetapi tak juga terealisasi.
Oleh karena itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk bersikap lebih tegas demi mewujudkan rencana pembentukkan holding dalam waktu dekat.
“Selama ini hambatannya hanya masalah manusianya saja, urusan monopoli. Presiden dan menteri harus bekerja baik, harus tegas,”ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (30/3/2016).
Selain itu, dia juga mengimbau pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menahan diri untuk memanfaatkan BUMN demi kepentingan kelompok. “intinya kepentingan-kepentingan harus dihentikan, jangan dipergunakan dulu demi holding benar-benar berjalan,”tuturnya.
Naldi menambahkan, holding perusahaan milik negara hendaknya diiringi penerapan kebijakan satu merk dagang bagi industri tertentu, seperti semen dan pupuk. Hal itu bertujuan memudahkan pola pengembangan bisnis, terutama di pasar ekspor di luar negeri. “Tujuan ekspor juga bisa dikontrol, kalau di dalam negeri juga bisa dikontrol subsidinya misalnya,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyarankan perlu adanya efisiensi di tingkat pengeluaran perusahaan pelat merah, salah satunya dengan mengurangi jumlah direksi perusahaan. Hari ini, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membentuk enam holding BUMN tuntas tahun ini.
Dalam Dialog Publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Rabu (30/3/2016), Presiden menuturkan pembentukan holding tersebut akan memudahkan penghimpunan modal dan efisiensi investasi.
