Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan perbankan pelat merah mendampingi kementerian dan lembaga negara dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik alias good corporate governance (GCG).
Kerja sama yang baru-baru ini terjalin ialah di antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kedua pihak tersebut berkolaborasi menerapkan e-Government.
Executive Vice President Divisi Institution 1 BRI Eko Wahyudi mengatakan, pada awalnya GCG hanya diterapkan secara internal di dalam perusahaan. Kini pola tata kelola perseroan secara elektronik tersebut coba diterapkan kepada Kementerian PANRB.
“Kami kerja sama untuk tertib adiminstrasi dan tata kelola perusahaan. Misalnya, surat-menyurat jadi terkomputerisasi tidak perlu lagi pakai kurir,” tuturnya kepada Bisnis, di Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Pelaksanaan e-Government Indonesia dipantau serta dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). E-Government ini dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada instansi pemerintah.
Sejauh ini, terdapat lima dimensi yang dikaji dalam pelaksanaan e-Government, yaitu dimensi perencanaan, kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi. Masing-masing dimensi memiliki bobot sama dalam penilaian karena penting dan saling terkait.
Eko mengakui, semakin terelektronifikasi tata kelola perusahaan dapat berimbas terhadap berkurangnya SDM di bidang-bidang tertentu. Tapi bagi BRI sendiri, imbuhnya, tidak akan terjadi pengurangan karyawan akibat penerapan tata kelola perseroan secara elektronik.
“Di BRI tidak seperti itu, kalau misalnya divisi administrasi kebutuhan orangnya berkurang maka akan digeser untuk memperkuat divisi lain, seperti front officer. Semua bisa dimaksimalkan demi performance perusahaan yang lebih baik,” tutur Eko.
Sebelumnya, Menteri PANRB Asman Abnur mengutarakan, selama ini sistem e-Government dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah diterapkan sendiri-sendiri. Hal ini muncul karena tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan efektif.
“E-Government yang tidak terpadu semacam itu justru menyebabkan pemborosan anggaran. Padahal, sekitar 65% program dalam aplikasi pemerintahan dapat dipakai bersama-sama. Jadi, bisa hemat anggaran yang begitu besar,” ucap dia.
