Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tengah mencari investor strategis untuk PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) sejalan dengan upaya mengoperasikan kembali maskapai pelat merah tersebut.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara Aloysius Kiik Ro mengatakan pemerintah tengah mencari pihak yang akan menjadi investor di Merpati Nusantara Airlines. Hal tersebut berjalan beriringan dengan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang rencananya akan diputuskan pada Juli 2018.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (30/5), Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Henry Sihotang menjelaskan bahwa proses pencarian investor untuk Merpati Nusantara Airlines telah diumumkan secara resmi. Ditargetkan, proposal dari calon penyuntik modal tersebut akan masuk pada Juni 2018.
Henry menyebut maskapai pelat merah itu masih diincar oleh para investor. Nantinya, akan dilakukan pengujian terhadap proposal yang ditawarkan.“Sejauh ini ada kelihatan satu investor dan kami lihat serius,” ujarnya dalam RDP, Rabu (30/5/2018).
Dia menargetkan proposal dari calon investor strategis Merpati Nusantara Airlines akan masuk pada 4 Juni 2018. Dengan demikian, keputusan mitra terpilih didapatkan pada 8 Juni 2018.
Pihaknya berharap sidang PKPU pada 20 Juli 2018 telah memberikan keputusan terkait nasib Merpati Nusantara Airlines. Diharapkan, dapat disusun proposal perdamaian yang mengakomodisasi kepentingan seluruh kreditur dan maskapai pelat merah tersebut dapat beroperasi kembali.
Di sisi lain, dia mengungkapkan Merpati Airlines Nusantara telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban kepada karyawan. Secara detail, perseroan telah memenuhi kewajiban kepada 1.487 karyawan dari total keseluruhan 1.532.
Menurut catatan Bisnis.com, Merpati Nusantara Airlines memiliki total utang kepada seluruh kreditur mencapai Rp10,03 triliun. Adapun, detail jumlah tersebut yakni kreditur separatis atau dengan jaminan kebendaan mengantongi piutang Rp3,33 triliun.
Sementara itu, piutang kreditur konkuren (tanpa jaminan) sebesar Rp5,62 triliun. Terakhir, tagihan dari kreditur preferen atau prioritas tercatat Rp1,08 trliun. Kategori ini menampung tagihan eks karyawan dan kantor pajak.
