Kemudahan Regulasi, Dampak Ekonomi Fintech Diprediksi Semakin Besar

Berkembangnya fintech diyakini harus diiringi dengan pengawasan yang kuat dan sehat tetapi hal tersebut belum dapat terwujud. Pengawasan fintech oleh regulator di Indonesia, dinilai justru baru sebatas meregistrasi penyelengara Fintech.
Newswire | 28 Agustus 2018 19:11 WIB
Perkembangan industri financial technology di Indonesia 2016 hingga 2018. - Bisnis/Ilham Nesaba

Bisnis.com, JAKARTA- Berkembangnya fintech diyakini harus diiringi dengan pengawasan yang kuat dan sehat tetapi hal tersebut belum dapat terwujud.

Pengawasan fintech oleh regulator di Indonesia, dinilai justru baru sebatas meregistrasi penyelengara Fintech.

Regulasi yang masih belum terlalu mumpuni karena seolah mengesampingkan potensi ekonomi dari bisnis fintech. Fintech dibiarkan seakan liar bermain di ruang gelap.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk industri fintech. Hal itu agar fintech yang terdaftar semakin banyak sehingga kegiatannya bisa terawasi lebih optimal.

"Ngurusin fintech itu kayak main layangan. Kalau kita terlalu ketat regulasinya, inovasinya nggak akan jelas. Kalau kita juga terlalu lurus, juga nanti ada efek pengawasan lemah. Jadi harus diperbaiki ke depannya,” ujarnya.

Bhima melihat bahwa harus ada perlakuan yang berbeda jika ingin mendukung fintech. Perlu ada relaksasi regulasi yang memudahkan penyelenggara fintech lending untuk mendapatkan nasabah baru. Misalnya, dengan kemudahan regulasi tanda tangan digital.

Perlu ada juga kejelasan regulasi terkait dengan kolaborasi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan. Di samping itu, perlu ada insentif perpajakan, khususnya bagi fintech yang bergerak di sektor pendanaan produktif yang bisa memberikan efek ekonomi lebih besar.

Berdasarkan kajian INDEF bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun.

"Ini sektor yang baru 5 tahun terakhir tumbuh, tapi impact terhadap ekonominya luar biasa besar,” ucap Bhima.

Hasil kajian tersebut menyebutkan, pertumbuhan fintech tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja. Bhima mengatakan, di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkat sebesar Rp4,56 triliun, dengan sektor yang mengalami kenaikan adalah perdagangan, keuangan, dan asuransi.

Menurutnya, ketiga sektor ini mempunyai peran langsung dalam pengembangan fintech. “Selain itu, kehadiran fintech juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang yang tidak hanya dari sektor tersier tetapi sektor primer, yaitu pertanian dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, yaitu 9.000 orang," ujar Bhima.

CEO sekaligus Co-Founder Koinworks Benedicto Haryono berharap agar pemerintah bisa lebih memberi kemudahan bagi fintech khususnya dalam hal izin.

"Aturan soal fintech lebih ringan daripada sektor perbankan dan lebih mengarah ke hal-hal fundamental," ujarnya, Selasa.

Direktur Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Ajisatria Suleiman menambahkan bahwa untuk memperkuat peran fintech, tidak terkecuali dalam perekonomian, diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risiko penipuan, dan dapat konsumen beriktikad baik.

"Kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan juga akses ke layanan biro kredit,” kata Aji.

Tag : fintech
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top