Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memantau debitur yang memiliki eksposur terhadap dampak volatilitas nilai tukar rupiah, seperti perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri namun memperoleh pendapatan dalam rupiah.
Direktur Corporate Banking BRI Kuswiyoto menuturkan, salah satu debitur kredit yang mengalami kerugian cukup besar akibat selisih kurs adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Eksposur kredit BRI kepada perusahaan setrum milik negara tersebut mencapai sekitar Rp3 triliun, sebagai bagian dari kredit sindikasi yang disalurkan oleh sejumlah bank, termasuk bank-bank BUMN, untuk membiayai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.000 MW dan proyek 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah.
Dengan jaminan dari pemerintah pada proyek tersebut, Kuswiyoto menilai risiko menurunnya kualitas aset pembiayaan kepada PLN sangat rendah. Apalagi, posisi bank-bank BUMN sebagai pengelola arus kas PLN juga membuat risiko penurunan kualitas aset lebih rendah.
“Proyek itu kan dicanangkan oleh pemerintah, jadi in case nanti ada masalah dengan PLN atau gagal bayar, pemerintah yang bayar, tapi kompensasinya ya bunganya cukup rendah, ada harga ada rasa lah istilahnya,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (19/9/2018).
Selain itu, dalam memberikan kredit korporasi perseroan juga selalu menghitung piutang debitur terhadap pihak lainnya di luar BRI beserta risiko volatilitas pasarnya. Dengan demikian dia memastikan pemberian kredit korporasi oleh perseroan dilakukan dengan cukup prudent.
Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa volatilitas rupiah memang berisiko terhadap sejumlah debitur korporasi perseroan. Menurutnya, debitur yang banyak mengandalkan bahan baku dari impor kini berada dalam daftar pengawasan BRI.
“Debitur-debitur yang bahan bakunya impor, itu ada beberapa sih memang, tapi ya saya kira bagaimana elastisitas harga di lokal bisa menyerap dampak kenaikan rupiah itu atau tidak,” jelasnya.
Di samping itu, dia mengatakan bahwa saat ini terdapat sebagian kecil debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit akibat dari menurunnya kemampuan bayar debitur tersebut. Namun dia menjelaskan bahwa penurunan kemampuan tersebut tidak disebabkan oleh kondisi rupiah saat ini.
Kuswiyoto menyampaikan beberapa debitur dari sektor industri minyak dan batu bara. Penurunan kemampuan bayar mereka disebabkan oleh melemahnya harga komoditas yang dihasilkan industri tersebut dalam beberapa tahun ke belakang.
“Contohnya yang bermasalah itu harga minyak kemarin yang turun, sehingga perusahaan yang memberikan servis ke perusahaan minyak jadi tidak terpakai kan, mereka minta restrukturisasi, bukan karena dolar. Ada beberapa tapi tidak banyak, hanya tiga atau empat nasabah,” jelasnya.
Di luar faktor tersebut, dia menyatakan bahwa perseroan masih optimistis penyaluran kredit korporasi masih dapat tumbuh sesuai target di kisaran 16%. Perseroan masih memiliki sejumlah pipeline pembiayaan berupa dana talangan untuk pembebasan lahan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah.
“Ada beberapa proyek terutama infrastruktur yang akan kami biayai, dana talangan untuk pembebasan tanah, itu kan dibiayai, itu kan dijamin oleh pembiayaan APBN juga. Pengelola tol itu butuh dana talangan untuk pembebasan tanah, kami banyak masuk. Sumber pembayarannya kan dari pemerintah, hanya talangannya,” jelasnya.
Namun demikian, dia mengatakan perseroan tetap akan berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Porsi pembiayaan korporasi yang saat ini berada di kisaran 24% ditargetkan tidak melebihi 25% dari total kredit perseroan hingga akhir tahun ini.
