Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam memberikan jasa dan layanan keuangan perbankan berbasis teknologi yang dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diselenggarakan di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (13/03/2019).
Direktur Utama BRI Suprajarto mengatakan akan terus mendukung seluruh kegiatan operasional Kemendagri khususnya dalam pengelolaan finansial di wilayah kerja kementerian.
“Dukungan BRI ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, “ kata Suprajarto dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Rabu (13/3/2019).
Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS ini, BRI akan melayani penyediaan jasa layanan perbankan berbasis teknologi termasuk pengelolaan giro operasional, pengelolaan keuangan baik penyaluran gaji maupun tunjangan pegawai, pengelolaan layanan perbankan dalam mendukung gerakan non tunai berbasis teknologi, penyediaan layanan perbankan untuk mendukung proyek percontohan media komunikasi, serta penyediaan layanan smart office untuk Kemendagri dan BNPP.
Kerja sama ini juga merupakan sarana yang strategis bagi Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan efektif sekaligus untuk mendukung program pembangunan 2020–2024 melalui Rencana Kerja Pemerintah yang saat ini tengah digalakkan oleh Kemendagri.
Nantinya peranan BRI sebagai lembaga keuangan perbankan adalah memberikan layanan keuangan yang cepat, aman, dan murah serta mampu menjawab tantangan teknologi finansial jangka panjang. Hal itu akan dilakukan melalui 10.643 unit kerja operasional dan 309.776 unit kanal elektronik BRI.
Adapun penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Direktur Utama BRI Suprajarto yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Wibowo, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak dan jajaran pejabat dari lingkungan Bank BRI dan Kemendagri.