Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank pembangunan daerah segera melakukan transformasi digital agar tidak jauh tertinggal dari institusi keuangan lainnya.
Toto zurianto, Koordinator Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Timur OJK, mengatakan bahwa dalam upaya memenangkan kompetisi pasar, maka tidak ada pilihan bagi BPD untuk tidak melakukan digitalisasi.
"Semua bank harus mempersiapkan masuk ke dunia digital karena sudah menjadi tren. Jika terlambat masuk ke situ [keuangan berbasis digital], BPD akan kehilangan kesempatan, customer akan hilang," katanya saat Workshop Transformasi BPD Seluruh Indonesia, Kamis (11/4/2019).
Toto menilai, yang masih menjadi kendala bagi BPD bertransormasi adalah kesiapan infrastruktur digital yang tidak murah dan kesiapan SDM menghadapi transformasi keuangan digital.
Menurutnya, BPD masih harus membenahi sistem birokrasi institusi sehingga memiliki organisasi yang efisien dan pengambilan keputusan akan menjadi cepat. Kemudian, BPD harus cepat beradaptasi dengan teknologi. Jika gagal menerapkan teknologi, persaingan akan menjadi semakin berat.
Toto melanjutkan bahwa OJK sudah mengembangkan beberapa sistem untuk mendukung BPD. "Untuk menghadapi digitalisasi pun, kami mau memastikan dulu apakah keuangannya [BPD] kuat, seperti CAR, dan level NPL," jelasnya.
Baca Juga
Toto memaparkan peran BPD masih sangat sedikit, salah satunya terlihat dari porsi pembiayaan ke sektor infrastruktur yang masih terbatas. Jika dibandingkan dengan perbankan lainnya, bank BUMN memiliki porsi pembiayaan 60%, pihak lain 20%, sementara porsi tidak sampai 1%.
Selama ini, BPD hanya mengambil porsi pembiayaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah, juga mengandalkan DPK dan kredit dari pegawai negeri.
Toto menambahkan bahwa BPD harus bisa masuk ke bisnis yang dilakukan oleh bank umum lainnya sehingga BPD juga bisa ikut meningkatkan penyaluran pembiayaan di banyak sektor, termasuk properti dan perkebunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
