Bisnis.com, JAKARTA - Perbankan Tanah Air masih terus berupaya dengan berbagai cara untuk menstimulasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya nonsubsidi. Namun sayang, upaya tersebut tak kunjung berbuah manis. Tren pertumbuhan KPR stagnan, bahkan mulai menunjukkan penurunan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suku bunga KPR, baik untuk rumah tapak maupun apartemen terus menurun sejak awal 2018 hingga akhir paruh pertama tahun ini. (Lihat tabel).
Bahkan, tren penurunan suku bunga tidak mampu mendongkrak penyaluran KPR. Pertumbuhan KPR tercatat stagnan, sedangkan kredit pemilikan apartemen (KPA) terus menunjukkan tren perlambatan.
Jika ditelisik lebih dalam, upaya sejumlah pihak mendorong pasar properti tergolong tidak mudah. Mulai relaksasi uang muka, pajak properti hingga penurunan suku bunga.
Perlambatan penyaluran KPR diperparah dengan kenaikan rasio kredit bermasalah sepanjang paruh pertama tahun ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada segmen properti per Juli 2019 mencapai 2,78 persen, meningkat 14 basis poin dari posisi awal tahun ini 2,64 persen. NPL yang meningkat, mengharuskan bank menyisihkan pencadangan.
Direktur Finance, Treasury & Strategy BTN Nixon L.P Napitupulu mengkonfirmasi pelemahan permintaan KPR nonsubsidi. BTN bahkan berencana hanya fokus pada rumah subsidi untuk sementara waktu. “Kalau pun ada KPR nonsubsidi, itu hanya untuk KPR yang ticket size-nya kecil,” katanya.
Meskipun demikian, insentif dari regulator yang menurunkan loan-to-value (LTV) KPR dapat menjadi stimulus bagi perseroan untuk kembali menggarap pasar nonsubsidi.
Bank Indonesia akan melonggarkan LTV untuk kredit properti 5%. Regulator juga memberikan tambahan keringanan uang muka bagi properti berwawasan lingkungan sebesar 5%.
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaadmadja menuturkan penyaluran KPR sangat berkorelasi dengan kemampuan daya beli masyarakat. Sebesar apa pun insentif yang pelaku industri perbankan berikan, tidak akan dapat sepenuhnya optimal jika daya beli masyarakatlah yang menjadi kendalanya.
KPR BCA pada paruh pertama tahun ini tercatat Rp90,7 triliun, tumbuh 11,2% (year-on-year/yoy). Ini relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dengan industri.
Jika dilihat dari komposisinya, kebutuhan untuk refinancing atau pembiayaan kembali jauh lebih besar dibandingkan dengan penyaluran kredit barunya.
Ari Kuncoro Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menuturkan bahwa penurunan suku bunga kredit saat ini juga dibarengi dengan penyaluran yang semakin selektif oleh bank.
Melihat tren-tren tersebut, ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira berpendapat insentif yang diberikan regulator saat ini pun juga masih belum cukup untuk membantu upaya pelaku industri perbankan dalam meningkatkan penyaluran KPR.
“Jadi harus dikaji ulang apakah stimulus dengan longgarkan LTV ini sudah tepat di tengah tekanan dari sisi likuiditas bank dan permintaan kredit yang lesu.”
Bhima mengutarakan pemerintah harusnya berkontribusi aktif dalam perbaikan tren kredit konsumer ini. “Meskipun moneter sudah jor-joran, kalau insentif fiskal belum efektif percuma. Kalau kredit sulit tumbuh, maka ekonomi juga sulit bertahan di 5%, bahkan bisa-bisa turun ke 4.9%,” imbuhnya.
Pelaku industri perbankan mungkin sama masih tetap optimis dengan prospek KPR. Hanya saja, tren perlambatan di tengah penurunan suku bunga merupakan sebuah anomali yang mendeskripsikan adanya permasalahan dalam permintaan dan pasokan KPR-nya.
