Asa Perbankan Syariah di Pundak Ma'ruf Amin

Pelantikan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden selama 5 tahun ke depan memberikan optimisme yang tinggi bagi pelaku industri perbankan syariah. Akankah harapan besar mereka berbuah manis?
M. Richard & Ipak Ayu H.N.
M. Richard & Ipak Ayu H.N. - Bisnis.com 21 Oktober 2019  |  09:56 WIB
Asa Perbankan Syariah di Pundak Ma'ruf Amin
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay - pras.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelantikan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden selama 5 tahun ke depan memberikan optimisme yang tinggi bagi pelaku industri perbankan syariah. Akankah harapan besar mereka berbuah manis?

Ma’ruf Amin yang baru saja meninggalkan jabatannya sebagai dewan pengawas syariah (DPS) di tiga bank umum syariah besar, tentu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peluang dan tantangan dalam pengembangan perbankan syariah.

Kini, dengan posisinya yang strategis sebagai wakil presiden, Ma’ruf Amin diharapkan mampu mendukung terciptanya industri perbankan syariah yang maju dengan terobosan kebijakan yang inovatif.

Direktur Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah Dhias Widhiyati mengatakan bahwa hingga Agustus 2019, perbankan syariah di Indonesia telah memiliki aset sekitar Rp480 triliun, setara dengan 5,8% pangsa pasar dari industri perbankan Nasional. Meski secara umum industri perbankan syariah tumbuh positif, tetapi dalam 3 tahun terakhir pangsa pasar 5% tersebut tidak berubah.

Meski begitu, sudah ada secercah harapan dari dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS yang langsung dipimpin oleh Presiden. KNKS pun  telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia yang berisi inisiatif strategis untuk memajukan ekonomi syariah.

“Dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden, kami yakin prospek ekonomi syariah akan lebih baik lagi, mengingat beliau adalah sosok yang memiliki visi, pengetahuan dan pengalaman yang luas. Bahkan beliau adalah pionir ekonomi syariah di Indonesia,” katanya, Minggu (20/10/2019).

Dhias menambahkan bahwa potensi ekonomi dari ekosistem halal di Indonesia dapat mencapai Rp3.000 triliun per tahun, meliputi industri halal food, halal fashion, halal pharmacy, halal tourism, zakat infaq, shadaqoh, wakaf, haji dan umroh.

Peluang ini tentunya dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Syariah Mandiri (BSM) Putu Rahwidhiyasa mengatakan Ma’ruf Amin telah memberikan warna di perjalanan transformasi perseroan beberapa tahun terakhir di saat beliau menjabat sebagai ketua DPS.

“Opini-opini beliau terkait dengan aspek syariah menjadi solusi yang mempercepat pertumbuhan bisnis kami yang sehat. Alhamdulillah, hal ini tercermin di pertumbuhan Mandiri Syariah beberapa tahun terakhir,” ujar Putu.

Perseroan yakin Ma’ruf Amin sudah memiliki rencana kerja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah, dan perbankan syariah khususnya, untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Direktur Utama PT Bank BJB Syariah Indra Falatehan juga berharap Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden yang sebelumnya pernah terlibat langsung dalam industri keuangan mengetahui apa saja dukungan langsung pemerintah yang dibutuhkan oleh pelaku industri, terutama dalam hal regulasi.

“Lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK sudah cukup mendorong keuangan syariah, terbukti Indonesia baru saja mendapatkan peringkat 1 global index islamic finance karena terbentuknya KNKS sebagai koordinator industri syariah dan terbentuknya BPKH sebagai investment dana haji,” ujarnya.

STIMULUS KEBIJAKAN

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menilai dalam 5 tahun terakhir fondasi yang kuat untuk rencana jangka panjang kemajuan portfolio syariah sudah mulai dibentuk.

Hal itu mulai dari dibentuknya KNKS, BPKH, dan kebijakan OJK yang dapat memajukan perbankan syariah. Tak hanya itu, sosialisasi juga sudah banyak dilakukan oleh regulator untuk kemajuan syariah.

“Industri syariah perlu lebih banyak stimulus, action oriented policy, maupun implementasi dari rencana-rencana di atas. Dengan adanya Pak Ma’ruf di pemerintahan maka khususnya perbankan sangat mengharapkan beliau dapat membantu mempercepat kemajuan perbankan syariah,” ujarnya.

Hal itu, supaya pangsa pasar perbankan syariah dapat mencapai minimal 10% sesuai roadmap OJK. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mempercepat implementasi harapan-harapan di atas.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIEST) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan Indonesia tentu berharap Ma’ruf Amin memberikan implikasi positif untuk pengembangan keuangan dan ekonomi syariah secara keseluruhan.

“Namun, indikator pertama itu pemilihan kabinet, penempatan menteri akan penting khususnya agama dan ekonomi untuk dilihat sejarah keberpihakan dalam ekonomi syariah,” katanya.

Irfan mengingatkan jika salah menempatkan orang akan berakibat fatal. Bisa saja rencana-rencana yang sudah diatur untuk kemajuan keuangan syariah tidak berjalan sesuai harapan.

Direktur Utama PT Bank BCA Syariah John Kosasih berharap RI 2 baru ini dapat memberi leverage yang lebih baik pada perbankan syariah dalam 5 tahun ke depan.

“Kami sebagai salah satu pegiat pelaku dan praktisi perbankan syariah tentu mengharapkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa depan,” katanya.

Jhon menyampaikan, ekosistem ekonomi halal yang selama ini kurang begitu maksimal, harus menjadi perhatian pemerintah.

Meski tak menjelaskan secara detail, Jhon menyampaikan insentif serta restriksi baru juga perlu dikembangkan oleh pemerintahan baru ini.

“Pokoknya, insentif bertujuan untuk ekspansif, sambil tetap berdampak positif bagi kemaslahatan. Di sisi lain harus ada juga upaya meminimalkan potensi risiko yang mungkin timbul, sehingga dapat efektif mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan,” katanya.

Sebagai informasi, bank-bank umum syariah Tanah Air banyak tergolong dalam kelompok bank kecil yang pertumbuhan kredit atau pembiayaannya tidak begitu ekspansif tahun ini. Hal ini erat terkait dengan tingginya persaingan dengan perusahaan teknologi finansial yang turut menyalurkan pembiayaan ritel.

Senada, Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Budi Satria menyampaikan perseroan menunggu RI 2 baru dalam realisasi janji untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin dalam bidang industri halal dunia.

Budi berharap, Wakil Presiden kali ini dapat mengembangkan banyak instrumen keuangan baru, sehingga dapat menarik dana masyarakat lebih banyak ke industri perbankan.

Sementara itu, Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Sutan Emir Hidayat berharap penciptaan badan pengembangan ekonomi syariah baru dapat terwujud di pemerintahan baru ini.

“Kami sebagai KNKS selalu siap untuk menjadi embrio pengembangan ekonomi termasuk industri perbankan syariah yang lebih baik ke depannya,” katanya.

Emir berharap, pengembangan infrastruktur yang tentunya masih akan menjadi fokus pada 5 tahun ke depan dapat lebih melibatkan perbankan syariah.

Menurutnya, pembiayaan infrastruktur sangat besar mendongkrak pertumbuhan pembiayaan, serta cukup aman bagi perbankan syariah yang masih harus menjaga rasio nonperforming financing-nya (NPF).

Direktur UUS PT Bank Permata Tbk. Herwin Bustaman berharap RI 2 dapat membantu mengatasi permasalahan struktural, sambil memberikan beberapa insentif riil yang membantu peningkatan kinerja perbankan syariah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
keuangan syariah, Ma'ruf Amin

Editor : Hendri Tri Widi Asworo
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top