Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2019 memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 50 bps.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut ditempuh guna menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dari penurunan GWM sebesar 50 bps, maka bank akan mendapat tambahan likuiditas sebesar Rp26 triliun, yakni bank umum mendapat tambahan likuiditas sebesar Rp24,1 triliun dan bank umum syariah sebesar Rp1,9 triliun.
Selain itu, kata Perry, kebijakan tersebut ditempuh karena BI masih melihat terjadinya segmentasi dan perebutan likuiditas antar bank, khususnya bank umum kegiatan usaha (BUKU) I,II, dan III meski secara agregat kondisi likuiditas bank secara industri membaik.
“Memang secara agregat jumlah likuiditas cukup, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga [AL/DPK] sebesar 19,43%, cuma masalahnya distribusi likuiditas antar bank tidak merata, bank kategori BUKU III, II, dan I memang mengalami kekurangan dana karena persaingan DPK,” jelas Perry usai RDG, Kamis (21/11/2019).
Sebagai rincian, GWM yang berlaku untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah masing-masingnya menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%.
Baca Juga
Adapun, aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Perry mengatakan, pemangkasan 50 bps GWM diberlakukan pada awal tahun agar perbankan lebih siap ekspansi kredit di 2020 sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
Di samping itu, RDG Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, dengan suku bunga deposit facility sebesar 4,25% dan suku bunga Lending facility sebesar 5,75%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
