Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bambang Soesatyo : OJK Perlu Dewan Pengawas

Mantan Ketua DPR itu menilai kehadiran Dewan Pengawas OJK menjadi sangat penting. Dia merujuk pada Bank Indonesia yang juga memiliki Dewan Pengawas (Supervisi) yang memantau kinerja dan kebijakan Bank Indonesia.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 09 Januari 2020  |  18:45 WIB
Ilustrasi-Sejumlah peserta menyimak sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di ruangan OJK 'Innovation Center for Digital Financial Technology' (Infinity), Jakarta, Selasa (29/10/2019). - Antara/Aditya Pradana Putra
Ilustrasi-Sejumlah peserta menyimak sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di ruangan OJK 'Innovation Center for Digital Financial Technology' (Infinity), Jakarta, Selasa (29/10/2019). - Antara/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong dibentuknya Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan atau Dewas OJK.

Dewas diperlukan guna memonitor kinerja OJK dalam mengawasi industri sektor jasa keuangan.

Mantan Ketua DPR itu menilai kehadiran Dewan Pengawas OJK menjadi sangat penting. Dia merujuk pada Bank Indonesia yang juga memiliki Dewan Pengawas (Supervisi) yang memantau kinerja dan kebijakan Bank Indonesia.

Bahkan, ujarnya, lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Hakim, dan juga berbagai lembaga negara lainnya memiliki lembaga/dewan pengawas.

"Prinsipnya, tak boleh ada lembaga yang tidak diawasi. Sehingga check and balances bisa berjalan. Pengawasan terhadap OJK sangat penting agar ke depannya tak ada lagi asuransi ataupun industri jasa keuangan yang bisa "nakal" lantaran lemahnya kinerja OJK," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, Bamsoet juga mendorong agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis Asuransi seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan untuk industri Perbankan sebagaimana diperintahkan UU No 40 tahun 2014.

Sampai sekarang lembaga penjaminan polis asuransi belum juga terbentuk. Hal tersebut penting, guna melindungi dana masyarakat pemegang polis, ujarnya, Kamis (9/1/2020).

Bamsoet membeberkan bagaiman kasus asuransi Jiwasraya yang menurut Kejaksaan Agung berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp13,7 triliun per Agustus 2019. Salah satu penyebabnya lantaran OJK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Atas dasar hal itulah perlunya lembaga pengawasan,” kata Bamsoet.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojk jiwasraya Bambang Soesatyo
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top