Bisnis.com, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara yang menjadi anggota asuransi wajib PT Taspen (Persero) menyebutkan manfaat pensiun mereka akan turun drastis jika perusahaan dilebur ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal dengan BP Jamsostek.
Raden S. Kamso, pensiunan ASN asal Pontianak, yang menjadi salah seorang pemohon uji materi UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengaku saat ini setiap bulannya mendapatkan uang pensiun sekitar Rp4 juta dari Taspen.
"Setiap bulan sekitar Rp4 juta, dengan rincian dari pensiun pokok, tunjangan istri, anak, dan beras," ujarnya usai sidang di MK, Rabu (5/2/2020).
Dia mengaku bila program pensiun dari Taspen nantinya dipindahkan ke BPJS, nilai manfaat pensiunnya akan turun. Selain itu manfaat tunjangan untuk istri, anak, dan beras menjadi hilang. Peleburan Taspen ke BP Jamsostek sesuai amanat undang-undang juga mengancam tidak lagi diberikannya pensiun 13, dan tunjangan hari raya seperti yang saat ini didapatkannya ASN dari Taspen.
Tidak hanya itu, dia juga menyebutkan aturan peleburan ini akan merugikan bagi pejabat negara seperti kepala daerah serta anggota DPR.
Sesuai dengan amanat Undang-undang UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang secara garis besar, undang-undang itu memerintahkan pengalihan program PT Taspen dan ASABRI ke BP Jamsostek paling lambat 2029.
