Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang diduga terlibat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut merupakan bagian dari audit investigatif terhadap Jiwasraya yang masih berlangsung sejak 2018 hingga saat ini.
Dia menjabarkan, audit yang berskala luas itu bertujuan untuk mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh. Selain perusahaan BUMN, BPK pun turut memeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kementerian BUMN.
“Di dalamnya ada BUMN juga, yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Kami ingin melihat kondisi sebenarnya dan apa pengaruhnya dari aktivitas yang bersangkutan ini,” ujar Agung dalam konferensi pers perkembangan kasus Jiwasraya, Senin (29/6/2020) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjabarkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN memiliki keterkaitan dengan Jiwasraya dalam berbagai proses bisnis. Pihaknya akan mengusut entitas bisnis yang berkaitan dengan kasus rasuah Jiwasraya.
Joko menjelaskan bahwa keterlibatan BUMN dalam kasus tersebut di antaranya berkaitan dengan proses investasi. Selain itu, perusahaan yang turut mendukung tertutupnya kasus Jiwasraya pun akan diusut oleh BPK.
Baca Juga
“Yang ini akan kami lihat tingkat prudentiality pada saat BUMN itu bertransaksi dengan Jiwasraya. Baik yang melakukan investasi di Jiwasraya, ataupun membantu, bekerja sama, dalam konteks mempertahankan keuangan Jiwasraya sehingga masalahnya menjadi tertutup sekian lama,” ujar Joko.
Agung menjelaskan bahwa melalui audit investigatif tersebut diharapkan terdapat perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan di lembaga jasa keuangan. Selain itu, pengungkapan kasus pun dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Kami berupaya melakukan perbaikan sistemik dalam pengawasan kegiatan, baik dalam konteks industri perasuransian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK, maupun mungkin juga perbaikan sistemik di tingkat otoritas bursa. Termasuk juga bagaimana tanggung jawab di tingkat Kementerian BUMN,” ujar Agung.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 13 perusahaan manajer investasi dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial FH sebagai tersangka, sehingga menambah daftar pelaku megaskandal Jiwasraya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengemukakan bahwa 13 perusahaan tersebut telah berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp12,15 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi Jiwasraya.
“Dari 13 perusahaan tadi, kerugiannya mencapai Rp12,15 triliun. Kerugian ini bagian dari hitungan Rp16,81 triliun kemarin,” ujar Hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
