Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera menyelesaikan persoalan likuiditas Bank Bukopin.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanthy mengatakan isu yang berkembang mengenai masalah likuiditas Bank Bukopin telah menimbulkan kepanikan di masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah isu negatif akan membuat ketahanan bank mengalami masalah.
Tidak hanya Bank Bukopin, lanjut Vera, isu lama persoalan Bank BCA juga kembali diviralkan. Apabila isu-isu tersebut sampai di masyarakat yang tidak memiliki kesamaan pemikiran, akan panik dan melakukan penarikan dana pada bank bersangkutan.
Vera pun mengharapkan OJK mampu bertindak dengan profesional dan good governance dalam menangani bank bermasalah. Apalagi ada isu beredar yang mengatakan ada pemaksaan terhadap salah satu pemegang saham untuk menambah likuiditas pada Bank Bukopin serta isu pemegang saham asing yang telah melebihi batas waktu penambahan modal.
Menurutnya, isu-isu permasalahan yang terjadi pada Bank Bukopin dapat berdampak pada perbankan lainnya.
"Bahkan press conference yang dicabut kemudian ditayangkan kembali. Saya minta OJK untuk segera menyelesaikan persoalan permasahan Bank Bukopin karena ini berdampak sistemik terhadap perbankan bank bank kecil lainnya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, BI, OJK, dan LPS, Senin (29/6/2020).
Baca Juga
Menurutnya, isu-isu negatif pada perbankan di tengah pandemi Covid-19 akan membuat masyarakat tidak percaya pada bank. Vera pun menilai ada sesuatu yang melakukan peran untuk memainkan isu-isu di masyarakat sehingga terjadi kepanikan.
OJK pun diminta tetap fokus menyelesaikan persoalan Bank Bukopin. Sektor keuangan perlu kepastian sehingga akan berdampak pada kondisi psikologis masyarakat sehingga prgram penempatan dana yang mendukung modal kerja masyarakat akan memberikan perbaikan ekonomi.
"Mohon ini dijaga terhadap kondisi perbankan yang sudah kita tahu alami kesulitan likuiditas, jadi jaga diberikan kepercayana kembali pada masyarakat dan pasar. Jangan sampai ada Bank Bukopin kedua, ketiga, dan seterusnya," katanya.
Menurutnya, identitas nasional juga perlu diperkuat agar momentum ekonomi saat ini tidak menjadi peluang bagi investor asing untuk menguasai industri keuangan Indonesia. Terlebih lagi, DPR RI pada 2009 dan 2014 pernah membahas untuk mengkaji kembali PP 29/1999 terkait pemilikan saham perbankan oleh pemilik asing yang mencapai 99 persen. WTO pun membatasi kepemilikan saham perbankan asing maksimum hanya 49 persen.
"Jadi jangan sampai Indonesia dalam keadaan sakit ramai-ramai orang datang ke sini, habis kita, tolong national identity, kita kedepankan pride terhadap bangsa indonesia jangan sampai bank swasta lain dimiliki oleh asing," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
