Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

OJK Dinilai Masih Diperlukan, Tapi Harus Segera Dievaluasi

Andi Rahmat Manggabarani Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan mengatakan kelembagaan OJK saat ini masih sangat diperlukan.
M. Richard
M. Richard - Bisnis.com 07 Juli 2020  |  07:07 WIB
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai masih diperlukan dalam pengawasan industri keuangan Tanah Air. Namun, aspek pengawasan dan kepemimpinan individu di lembaga tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut.

Andi Rahmat Manggabarani Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan mengatakan kelembagaan OJK saat ini masih sangat diperlukan.

Namun, kondisi terkait dengan integrasi OJK dengan lembaga lain sekaligus kurang tegasnya pengawasan OJK sehingga beberapa pejabatnya ditetapkan sebagai tersangka, dinilai perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

"Saya berpendapat peleburan OJK terlalu riskan. Untuk peleburan tentunya tidak bisa kita putuskan dengan tergesa-gesa. Apalagi, wacana ini timbul akibat ketegangan yang ditimbulkan oleh krisis dari pandemi. OJK ini pun besar dan mengawasi banyak industri keuangan," katanya, dalam webminar Narasi Institute, Senin (6/7/2020) malam.

Meski demikian, Andi menegaskan OJK tetap perlu dievaluasi dari sisi kelembagaannya. Pasalnya, OJK tergolong lamban dalam hal pengungkapan permasalahan yang dialami oleh industri dan entitas jasa keuangan.

Selanjutnya, ditetapkannya pejabat OJK sebagai tersangka juga menjadi satu alasan yang kian mempertegas perlunya evaluasi kepemimpinan dari pejabat-penjabat OJK saat ini.

Senada, ekonom senior yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia Fadhil Hasan mengatakan proses transisi pun perlu memakan waktu lama dan terlalu riskan untuk dilakukan. Menurut Fadhil, lembaga pengawas OJK juga perlu diwujudkan segera. 

"Saya setuju bahwa kita tidak bisa memutuskan OJK bisa dibubarkan hanya karena kegusaran presiden. Ini ongkosnya terlalu mahal," imbuhnya dalam kesempatan yang sama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia perbankan OJK
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top