Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat untuk Pemerintah Daerah, Ini Alasannya

Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno menjelaskan bahwa hal ini merupakan upaya pengoptimalan penyelenggaraan Program JKN-KIS di tingkat daerah.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  04:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kedua kiri), Direktur TI Wahyuddin Bagenda (kiri) dan Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko Mundiharno, menekan tombol bersama saat peluncuran data sampel BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (25/2/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kedua kiri), Direktur TI Wahyuddin Bagenda (kiri) dan Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko Mundiharno, menekan tombol bersama saat peluncuran data sampel BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (25/2/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) bisa secara leluasa mengolah data dan informasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara terbuka pada daerahnya masing-masing secara berkala.

Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno menjelaskan bahwa hal ini merupakan upaya pengoptimalan penyelenggaraan Program JKN-KIS di daerah.

Selain itu, akses Dashboard JKN kepada Pemda merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yakni dalam rangka membantu Pemda mengambil kebijakan terkait bidang kesehatan di daerahnya masing-masing.

"Demi menyelenggarakan tata kelola data dan informasi yang efektif dan efisien, BPJS Kesehatan membangun database terpadu yang digunakan bersama-sama untuk penyelenggaraan Program JKN-KIS. Ini kami realisasikan dengan membuka akses Dashboard JKN bagi Pemda," ujarnya dalam acara diskusi virtual 'Pembenahan Ekosistem Program JKN-KIS' bersama Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, Rabu (08/7/2020).

Mundiharno menjelaskan bahwa Dashboard JKN akan memuat beberapa data sesuai wilayah kerjanya masing-masing yang bisa diakses secara bebas.

Misalnya, capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jumlah kunjungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), jumlah rujukan peserta FKTP, 10 diagnosa tertinggi di FKTP, jumlah kasus di rumah sakit, data utilisasasi penyakit katastropik, serta 10 kasus tertinggi di rumah sakit.

"Pemda tentu dapat mengakses data sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Kami juga melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan informasi bagi setiap Pemda," tambahnya.

Menurutnya, kolaborasi BPJS Kesehatan dengan para stakeholder merupakan kuncu ekosistem Program JKN-KIS yang sehat.

Hal ini akibat terciptanya peran, tugas pokok, dan fungsi stakeholder sesuai dengan regulasi, serta ada komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder.

Peran Pemda dalam membangun ekosistem ini pun begitu penting. Antara lain, meliputi pendaftaran peserta, pembayaran iuran, dan peningkatan mutu layanan.

"Misalnya dari segi regulator, apakah regulasi yang dikeluarkan instansi terkait mendorong terjadinya pelayanan yang seharusnya. Misalnya ada standar pelayanan yang sama dari masing-masing jenis pelayanan kedokteran. Lalu dari segi data, bagaimana ekosistem akan membuat data itu verified dan valid, serta hal-hal lainnya," ungkapnya.

Mundiharno menjelaskan pemda juga punya kapasitas ikut membangun layanan yang memudahkan peserta dan memastikan peserta terlayani dengan baik.

"Yang tidak kalah penting juga, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar iuran, karena ini pun termasuk ekosistem. Kita harus bekerja sama menyehatkan ekosistem JKN-KIS," tutupnya.


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan jkn Kartu Indonesia Sehat
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top