Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kinerja Perbankan Masih Tertahan, Penempatan Dana Pemerintah Berisiko

Apabila dirinci, pertumbuhan yang masih bisa positif pada kuartal II/2020 sebenarnya lebih ditopang oleh pertumbuhan dari sub-sektor asuransi dan dana pensiun yang mampu tumbuh sebesar 7,13% yoy.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 13 Agustus 2020  |  21:19 WIB
Ilustrasi Bank - Istimewa
Ilustrasi Bank - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja sektor perbankan diperkirakan masih akan cenderung tertahan pada tahun ini akibat pandemi Covid-19. Ketentuan penempatan dana pemerintah yang diperlonggar ke bank swasta pun dinilai berisiko.

Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan, berdasarkan rilis produk domestik bruto (PDB) kuartal II/2020, sub-sektor perantara keuangan terkontraksi sebesar 0,96% dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Padahal, pada kuartal I/2020, sub-sektor tersebut mampu bertumbuh sebesar 13,67%.

Apabila dirinci, pertumbuhan yang masih bisa positif pada kuartal II/2020 sebenarnya lebih ditopang oleh pertumbuhan dari sub-sektor asuransi dan dana pensiun yang mampu tumbuh sebesar 7,13% yoy.

"Dengan berkontraksinya sub-sektor yang memuat sektor perbankan, yang juga ditambah oleh pertumbuhan kredit yang melambat hingga 1,49%yoy, maka dapat diindikasikan bahwa kinerja perbankan akan melambat signifikan di tahun ini," katanya kepada Bisnis, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, pemulihan sektor perbankan akan sangat ditopang oleh bergeraknya perekonomian. Apalagi, dari sisi penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) kinerja perbankan masih relatif baik, dengan bertumbuh sebesar 7,95% yoy pada paruh pertama 2020.

Pemerintah juga telah melakukan pelonggaran ketentuan mengenai penempatan dana pemerintah melalui PP 43/2020. Ketentuan ini sebagai antisipasi pengganti mekanisme bank jangkar yang dinilai memiliki proses cenderung lebih lambat dalam membantu penambahan likuiditas bank-bank kecil.

Melalui PP terbaru ini, pemerintah dapat secara langsung menempatkan dana kepada bank-bank menengah bila diperlukan, terutama bank-bank kecil yang mengalami perlambatan pertumbuhan DPK.

Lebih lanjut, Josua menilai, pelonggaran ini bukan berarti tanpa risiko. Dengan adanya proses penempatan secara langsung, diperkirakan pemerintah akan cenderung terbebani untuk penyeleksian bank mana yang perlu diprioritaskan. "Selain itu, terdapat risiko adverse selection bila dilakukan oleh pemerintah dibanding dilakukan oleh sektor perbankan itu sendiri," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbankan kredit likuiditas
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top