Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menyetujui sejumlah nama sebagai dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang baru. Purbaya Yudhi Sadewa terpilih sebagai ketua dewan komisioner.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama membenarkan sejumlah nama yang beredar dan telah disetujui Presiden Jokowi. Namun, dia belum mengetahui waktu pelantikan nama-nama tersebut.
"Betul," ujar Setya singkat saat dikonfirmasi mengenai nama-nama dewan komisioner LPS 2020-2025, Jumat (4/9/2020).
Adapun nama-nama tersebut adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai ketua dewan komisioner. Kemudian Lana Soelistianingrum sebagai anggota dewan komisioner merangkap kepala eksekutif.
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, keputusan presiden (keppres) mengenai pengangkatan dewan komisioner LPS baru akan berlaku pada 20 September 2020.
Keppres tersebut menunjuk Didik M. sebagai anggota dewan komisioner. Anggota dewan komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, secara berurutan adalah Luki Alfirman, Destri Damayanti, dan Heru Kristiyana.
Sementara itu, saat ini Ketua Dewan Komisioner LPS adalah Halim Alamsyah. Dia bakal mengakhiri jabatannya pada bulan ini.
| Baca Juga : Ketua LPS Akan Diganti, Ini Kata Halim Alamsyah |
|---|
Halim diangkat menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS pada 24 September 2015 lalu. Mengacu UU 24/2004 tentang LPS, masa jabatan Ketua Dewan Komisioner LPS adalah lima tahun.
Dihubungi terpisah, Purbaya menyatakan belum mendapatkan informasi pasti mengenai tanggal pelantikan dirinya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
Kepada Bisnis, Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi secara formal mengenai penunjukannya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Purbaya juga belum melakukan persiapan khusus terkait penugasan barunya itu.
Saat ini Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Nanti saya tanyakan. Harusnya begitu [otomatis melepas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]," katanya kepada Bisnis, Jumat (4/9/2020).
