Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Pasal-Pasal di RUU BI yang Berpotensi Melumpuhkan Independensi Bank Sentral

Salah satu pasal yang berisiko mengancam independensi BI dalam menentukan kebijakan moneter, terkait dengan pemerintah juga memiliki andil dalam keputusan tersebut saat RDG berlangsung.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 18 September 2020  |  18:25 WIB
Kantor Bank Indonesia - Reuters/Darren Whiteside
Kantor Bank Indonesia - Reuters/Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pasal dalam rancangan Undang-Undang perubahan ketiga atas UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) dinilai berpotensi mengancam independensi BI.

Berdasarkan draf RUU BI, tugas BI akan diperluas, tidak hanya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi mengatakan, jelas dalam pasal tersebut bahwa pengendalian inflasi bukan lagi menjadi tugas utama BI.

Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah 9C, yaitu BI dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah jika tidak menyetujui keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

"Artinya, BI mesti melaksanakan apa yang diputuskan," kata Eric kepada Bisnis, Jumat (18/9/2020).

Selain itu, menurut Eric, yang lebih perlu dikritisi adalah pasal 43 tentang Rapat Dewan Gubernur (RDG). Berdasarkan pasal ini, wakil pemerintah memiliki hak suara dan jumlahnya bisa lebih dari satu.

RUU BI pasal 43 ayat a tertulis RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian serta Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah dengan hak bicara dan hak suara.

Eric menilai, pasal ini berisiko mengancam independensi BI dalam menentukan kebijakan moneter. Pasalnya, pemerintah juga memiliki andil dalam keputusan tersebut saat RDG berlangsung.

"Dalam situasi hipotetis, misalnya jika anggota RDG dari BI melihat bahwa suku bunga lebih baik dipertahankan karena ada resiko terhadap nilai tukar, sementara wakil pemerintah ingin menurunkan suku bunga. Pemerintah bisa menambah jumlah wakilnya di RDG untuk memenangkan voting," jelas Eric.

Sehingga, dia mengatakan dalam RUU BI perlu ditetapkan jumlah maksimal wakil pemerintah dan tidak bisa dengan unilateral ditambah.

"Saya sebenarnya melihat bahwa RUU ini bukan sesuatu yang urgent. Jika disahkan, RUU ini juga bisa menyebabkan berkurangnya kredibilitas dan independensi BI di mata para investor," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia ruu bank sentral
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top