Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

GoPay Sudah Gandeng 13 Daerah untuk Layanan Pembayaran Nontunai

Budi berharap kerja sama GoPay dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dan Bank DKI ini tidak hanya akan memudahkan warga Jakarta tetapi juga pemerintah dalam mengumpulkan pajak sehingga menjadi lebih aman dan transparan.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 23 September 2020  |  16:10 WIB
Fitur gobills di aplikasi Gojek - BisnisTV
Fitur gobills di aplikasi Gojek - BisnisTV

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan teknologi finansial (tekfin/fintech) pembayaran dan dompet digital GoPay akan terus memperluas layanannya lewat kerja sama dengan semakin banyak pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan Managing Director GoPay Budi Gandasoebrata dalam acara peresmian layanan GoTagihan GoPay sebagai salah satu platform pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah wilayah DKI Jakarta, Rabu (23/9/2020).

"Sudah ada 12 daerah yang memanfaatkan GoPay sebagai opsi berbagai macam pembayaran. Misalnya pembayaran transportasi TransSemarang, ada juga untuk donasi, dan lain sebagainya. Ini sudah sesuai dengan semangat kami untuk memudahkan masyarakat dan mendukung pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik dengan menghadirkan teknologi pembayaran nontunai," jelasnya.

Budi berharap kerja sama GoPay dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dan Bank DKI ini tidak hanya akan memudahkan warga Jakarta tetapi juga pemerintah dalam mengumpulkan pajak sehingga menjadi lebih aman dan transparan.

Turut hadir Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari yang mengungkap bahwa layanan pembayaran pajak nontunai diharapkan mampu mempercepat realisasi pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Di mana hingga akhir Agustus 2020 realisasinya telah mencapai Rp19,2 triliun dari target revisi akibat pandemi Rp29 triliun dari sebelumnya Rp50,17 triliun.

"Dengan GoPay yang punya pangsa pengguna individu menengah ke atas, yang rumahnya di Pondok Indah, Pluit, dan lainnya, bisa bayar PBB secepatnya, karena jenis pajak ini merupakan yang terbesar kedua setelah pajak kendaraan bermotor [PKB]," ujarnya.

Hal ini terutama karena pembayaran PBB sudah mencapai batas akhir pada 30 September 2020, sementara pajak hotel, resto, dan hiburan tengah loyo akibat pandemi Covid-19.

Tsani berharap akan ada lebih banyak kerja sama dengan GoPay, di mana nantinya bukan hanya mampu mengakimodasi PBB, namun jenis-jenis pajak lainnya yang jadi tumpuan, seperti PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

"Bukan hanya untuk pelanggan GoPay dan Gojek saja. Tapi juga partner-partner mitra ojek online misalnya, harapannya nanti bisa kita fasilitasi bisa membayar pajak kendaraan bermotor hanya dipotong lewat GoPay, begitu juga merchant food yang bermitra dengan GoPay, sehingga membayar pajak jadi semakin mudah," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI Gojek GoPay
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top