Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pelaku industri perbankan agar lebih meningkatkan penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan penyaluran kredit kepada pelaku usaha di Tanah Air, khususnya sektor UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus lebih ditingkatkan.
“Terkait dengan penyaluran kredit pelaku usaha Tanah Air, di samping itu juga menjadi tulang punggung atau kunci dalam pemulihan ekonomi nasional,” katanya seperti dilansir Antara, Jumat (5/2/2021).
Dito juga menyampaikan perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.
“Mitigasi risiko perlu dilakukan secara cermat terhadap dampak dari pandemi Covid-19 dan dengan faktor ketidakpastian kapan selesainya, maka dibutuhkan kebijakan yang kuat dalam rangka akselarasi pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan hingga 31 Desember 2020 pihaknya telah menyalurkan kredit PEN sebesar Rp66,6 triliun dengan jumlah 268.859 debitur. Adapun subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp1,26 triliun untuk 723.929 rekening.
Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menjelaskan sepanjang 2019-2020 terjadi pertumbuhan kredit KUR sebesar 33,6 persen tahun 2020 (yoy), peningkatan jumlah debitur sebesar 76 ribu.
Kemudian terdapat kenaikan penyaluran KUR dari Rp16,5 triliun menjadi Rp22 triliun. Dia menyebutkan tentunya penyaluran KUR yang agresif ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari NPL yang hanya di kisaran 0,2 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp619 triliun.
Meski demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan.
Sri Mulyani menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.
