Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Tetapkan Fintech Project Financing Harus Berizin Securities Crowdfunding

Project Financing memiliki model bisnis di mana platform menawarkan penggalangan dana secara online dari masyarakat selaku investor, untuk membiayai atau mendanai suatu proyek tertentu.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 15 Februari 2021  |  14:14 WIB
Ilustrasi teknologi finansial - Flickr
Ilustrasi teknologi finansial - Flickr

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan para platform teknologi finansial (tekfin/fintech) project financing untuk segera mendapatkan legalitas dengan lisensi securities crowdfunding.

Hal ini terungkap dalam pengumuman resmi bertajuk 'OJK Update' dalam laman media sosial resmi OJK Indonesia, Senin (15/2/2021).

"OJK mendorong entitas model bisnis Project Financing yang sudah masuk dalam Inovasi Keuangan Digital OJK untuk menjadi penyelenggara Securities Crowdfunding dalam waktu satu tahun sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.

Sekadar informasi, hingga kini project financing masih menjadi salah satu model bisnis fintech yang belum memiliki aturan main resmi, sehingga berstatus penyelenggara IKD.

Project financing memiliki model bisnis di mana platform menawarkan penggalangan dana secara online dari masyarakat selaku investor, untuk membiayai atau mendanai suatu proyek tertentu.

Imbalan yang didapat, yakni berupa keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut, sebagai bentuk pengembalian investasi dan atau imbal hasil pada interval waktu yang telah ditentukan.

"Model bisnis ini menghadirkan proyek-proyek inovatif dan alternatif pendanaan yang dapat menjadi cikal bakal sharing economy dan menciptakan kolaborasi antar pelaku jasa keuangan guna meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia," tambahnya.

Nurhaida mengungkapkan model bisnis project financing memang menjadi salah satu dari empat klaster yang menjadi fokus bahasan IKD OJK, di samping klaster aggregator, financial planner, dan credit scoring.

OJK menganggap hal ini karena klaster-klaster tersebut memiliki potensi dan manfaat bagi kemajuan industri keuangan Indonesia. Selain itu, menilik banyaknya pemain platform terkait, ramai pengguna, dan mulai familiar di mata masyarakat.

Sekadar informasi, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang IKD mengatur adanya tiga lapis perizinan bagi para penyelenggara, yakni tercatat, terdaftar, dan berizin. Penelitian dan pendalaman terhadap para perusahaan inilah yang dinamai mekanisme regulatory sandbox.

Terkini, OJK menjelaskan anggota klaster yang saat ini tergabung dalam model bisnis project financing dan telah melalui proses review, agar melanjutkan proses izin resmi sesuai POJK No 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan SCF.

Beberapa pemain fintech Project Financing yang masih tercatat dalam laman resmi IKD OJK, di antaranya Likuid (liku.id) besutan PT. Likuid Jaya Inovasi dan Kandangin (kandang.in) besutan PT Kandang Karya Teknologi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OJK pendanaan fintech
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top