Bisnis.com, JAKARTA – Pembiayaan ke sektor UMKM akan didorong, baik dari aspek regulasi maupun penyaluran kredit. Ini seiring terbitnya ketentuan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, yang memutuskan rasio kredit ke UMKM paling sedikit 30 persen pada 2024.
Saat ini, rata-rata penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih berada di kisaran 18 persen terhadap total kredit nasional. Sampai September 2021, total kredit kepada sektor UMKM mencapai Rp1.051 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan UMKM telah menjadi bantalan perekonomian ketika diterpa krisis, seperti tahun 1998 dan 2008. Ketika pandemi Covid-19 melanda, UMKM lantas menjadi salah satu sektor paling terimbas.
Airlangga menuturkan keberpihakan pemerintah terlihat dari subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 0 persen pada 2020 dan 3 persen tahun ini, serta melalui perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan hingga 2023.
Menurutnya, kelonggaran tersebut memberikan keleluasaan bagi UMKM untuk terus bergerak dan pada saat bersamaan bank juga diberikan waktu untuk bernapas.
“Karena menuju Indonesia Emas 2045, UMKM menjadi andalan dan tiangnya Indonesia. Selama ini, pemerintah memberikan keberpihakan kepada UMKM yang jumlah mencapai 64 juta,” ujar Airlangga dalam peluncuran bukunya, Pembiayaan UMKM, Kamis (11/11/2021).
Dia menambahkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM juga terlihat dari plafon kredit usaha rakyat (KUR) yang tahun ini meningkat menjadi Rp285 triliun. Naik 50 persen dari tahun 2020, yakni Rp190 triliun.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) penyaluran KUR per November 2021 telah mencapai Rp237,08 triliun atau 83,19 persen dari total plafon.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan otoritas terus mendorong penyaluran KUR di daerah agar peran intermediasi perbankan dapat meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan OJK adalah membentuk klaster pertanian.
Selain itu, meningkatkan fungsi intermediasi, pembentukan klaster pertanian juga mendorong pertumbuhan nilai ekonomi bagi setiap usaha para pelaku UMKM.
“Ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sektor keuangan, tetapi juga memberikan nilai tambah pada ekonomi dan mengurangi pengangguran. Ini yang kami lakukan,” pungkasnya.
Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto menyatakan bahwa perseroan menyiapkan dua strategi utama dalam memberdayakan UMKM di Indonesia.
Pertama, pertama menaikkan kelas pelaku UMKM di Indonesia, dari mikro menjadi kecil dan kecil menjadi menengah. Kedua, perseroan terus mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga mampu menyalurkan pinjaman ke segmen ultra mikro.
Menurut Aestika, pembentukan ekosistem ultra mikro bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian ke depan akan memberikan akses layanan keuangan lebih luas pada segmen yang belum tersentuh.
“Hal ini akan menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi BRI sehingga sustainability pertumbuhan segmen UMKM di BRI sebagai core competence kami akan terjaga,” tuturnya.
Sampai dengan akhir September 2021 proporsi kredit UMKM emiten bank dengan sandi BBRI ini telah mencapai 82,67 persen dari keseluruhan kredit.
Aestika menyatakan bahwa porsi tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 85 persen pada tahun 2025. Angka itu jauh diatas kewajiban pemenuhan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang dipatok Bank Indonesia sebesar 30 persen pada 2024.
PENETRASI PEMBIAYAAN
Penetrasi pembiayaan ke sektor UMKM juga digulirkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. melalui kerja sama dengan PT Modal rakyat Indonesia guna mendukung program pemerintah dalam memberikan akses pembiayaan inklusif bagi pelaku UMKM.
Senior Vice President Commercial & SME Business BCA Elvriawati Tumewah menyatakan langkah itu merupakan salah satu upaya BCA untuk memperluas jaringan bisnis dan jangkauan pembiayaan ke debitur UMKM, dengan berkolaborasi bersama perusahaan fintech.
BCA akan mengalokasikan limit kerja sama senilai Rp20 miliar. Dana tersebut bakal didistribusikan oleh Modal Rakyat kepada UMKM yang sedang mengembangkan bisnis.
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkomitmen mendorong perekonomian dalam negeri lewat pengembangan Rumah BUMN sebagai wadah UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan.
Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, Rumah BUMN merupakan wujud pengayaan dari program Rumah Kreatif BUMN yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM.
Hingga kuartal III/2021, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke UMKM senilai Rp100,1 triliun atau naik 20,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh penyaluran KUR yang hingga September 2021 telah diberikan kepada 291.257 debitur.
Penyaluran KUR tersebut utamanya didistribusikan ke sektor produktif seperti pertanian, perburuan dan perikanan sebesar Rp8,69 triliun, serta industri pengolahan dan pertambangan mencapai Rp2,3 triliun.
Pertumbuhan kredit UMKM diimbangi dengan perbaikan dari sisi kualitas kredit. Rasio kredit macet (NPL) gross Bank Mandiri secara konsolidasi per 30 September 2021 turun 37 basis poin jika dibandingkan akhir September 2020 ke level 2,96 persen.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai bank perlu meningkatkan eksposur kredit ke sektor UMKM dengan baik. Sebab, hal ini berkaitan dengan standar operasional prosedur, serta manajemen risiko yang akan memberikan sinyal dan kontrol terhadap pertumbuhan kredit UMKM yang berkualitas. ‘
Selain itu, kesiapan infrastruktur dari perbankan terutama IT juga diperlukan karena sektor UMKM saat ini sudah menuju ke arah digital. Oleh sebab itu, bank perlu menyiapkan proses kredit secara digital untuk memperluas cakupan pasar UMKM.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menuturkan bahwa sektor-sektor unggulan yang berpotensi untuk dibiayai adalah sektor pengolahan makanan, fesyen, dan kerajinan tangan.
