Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kuota KUR Bakal Ditambah di 2022, Dorong Porsi Kredit UMKM 30 Persen

Pemerintah akan menambah kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2022, plafon KUR pada 2021 sebesar Rp285 triliun.
Layar menampilkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat berbicara di acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2022 secara virtual di Jakarta, Rabu (15/12/2021). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat berbicara di acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2022 secara virtual di Jakarta, Rabu (15/12/2021). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong porsi kredit UMKM dapat mencapai 30 persen secara nasional. Untuk itu, pemerintah akan menambah kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2022.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pemerintah telah menyediakan pembiayaan UMKM dengan subsidi bunga yang cukup besar. Bunga kredit ditetapkan sebesar 6 persen melalui skema KUR.

Lebih lanjut, pada tahun ini, plafon KUR yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp285 triliun. Wimboh menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengkaji untuk menambah plafon KUR pada tahun depan.

"Jadi bahkan 2022 akan ditambah kuotanya dan bahkan dipermudah. Dan ini sedang kita diskusikan tapi lebih besar dari Rp285 triliun di 2022 nanti,” katanya dalam kegiatan Webinar dengan tema Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Dalam Ekosistem UMKM dan Ekonomi Hijau, Selasa (28/12/2021).

Wimboh menambahkan Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar porsi UMKM dapat mencapai 30 persen secara nasional pada 2022. Untuk itu, OJK terus mendorong perbankan dapat mencapai target tersebut.

"Memang ada bank yang sudah sekarang sudah lebih dari 70 persen, tapi bukan berarti sudah mencapai 30 persen terus berhenti. Kita dorong sehingga nasionalnya bisa 30 persen," katanya.

Lebih lanjut, OJK mendorong semangat kewirausahaan generasi milenial untuk membangun ekonomi Indonesia. Di sisi lain, perbankan juga telah mempermudah akses perbankan lewat layanan digital.

Dengan demikian, para nasabah tidak harus mendatangi kantor cabang, sehingga prosesnya akan lebih cepat. OJK juga mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk mengolah lahan-lahan yang belum dioptimalkan dengan jumlah yang sangat banyak.

“OJK bersama dengan pemangku kepentingan di daerah bersama-sama untuk kita mendorong payment-nya dan sebagainya, tinggal bagaimana implementasinya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya, terutama kaum milenial,” ujar Wimboh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Azizah Nur Alfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper