Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Peluncuran JKP Ditunda, BPJS Ketenagakerjaan: Peserta Sudah Bisa Ajukan Klaim

BPJS Ketenagakerjaan memastikan peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah dapat mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ke BPJS Ketenagakerjaan mulai hari ini, Selasa (22/2/2022).
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 22 Februari 2022  |  13:00 WIB
Karyawati melayani peserta di salah satu kantor cabang BPJamsostek di Jakarta (24/1/2022). Bisnis - Suselo Jati
Karyawati melayani peserta di salah satu kantor cabang BPJamsostek di Jakarta (24/1/2022). Bisnis - Suselo Jati

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek mengonfirmasi bahwa peluncuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang semula akan digelar hari ini, Selasa (22/2/2022), ditunda. Meski demikian, manfaat program JKP sudah dapat diakses oleh peserta yang telah memenuhi syarat.

"Acara launching manfaat program JKP yang sedianya akan diselenggarakan hari ini, ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji ketika dihubungi Bisnis, Selasa (22/2/2022).

Meski peluncuran program ditunda, Dian menuturkan, peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah dapat mengajukan klaim JKP ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kata Dian, manfaat program JKP sudah dapat diajukan sejak 1 Februari 2022 bagi peserta yang mengalami PHK. Peserta yang dapat mengajukan harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK di mana 6 bulannya dibayar berturut-turut.

"Saat ini, BPJamsostek telah membayarkan manfaat program JKP berupa uang tunai kepada sejumlah peserta yang memenuhi persyaratan," kata Dian.

Adapun, manfaat uang tunai dari program JKP akan diberikan paling banyak 6 bulan dengan ketentuan 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan program JKP pada, Selasa (22/2/2022).

Menurut Masduki, program tersebut disiapkan pemerintah sebagai solusi bagi para pekerja yang menerima PHK sebelum pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dia melanjutkan, iuran JKP pun akan disubsidi pemerintah sehingga pekerja tidak akan dibebani iuran baru. Oleh sebab itu, pekerja peserta BPJS dapat dikatakan otomatis telah mengikuti program JKP.

“JKP ini menjadi solusi bagi saudara-saudara kita yang mengalami PHK dan belum bisa mencairkan dana JHT. Mari kita ikuti peluncuran besok, insyaallah,” katanya, Senin (21/2/2022).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

klaim phk bpjs ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Editor : Azizah Nur Alfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top