Bisnis.com, JAKARTA — Hari ini, Jumat (25/2/2022), Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan resmi mengatakan bahwa pemerintah akan mengubah status PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadi bank BUMN. Sekitar sepekan sebelumnya, atau tepatnya 15 Februari 2022, Menteri BUMN Erick Thohir makan siang bersama dengan para bos bank BUMN.
Sebagaimana diketahui, saat ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) adalah pemilik BSI. Mandiri merupakan pemegang saham terbesar dengan 50,83 persen, kemudian diiukti BNI 24,85 persen dan BRI 17,25 persen.
Adapun makan siang bersama tersebut diunggah di Instagram dua bos Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Wamen 2 BUMN Kartiko Wirjoatmodjo.
Dirut BRI yang sekaligus Ketua Himbara menuliskan makan siang tersebut adalah rapat koordinasi dengan Menteri BUMN, Wamen 2 BUMN dan Dirut Himbara.
"Semoga langkah-langkah strategis kita selalu diridhoi dan dirachmati Allah SWT, diberi kekuatan untuk tidak pernah berhenti menjadi dan memberi yang terbaik untuk negeri ini," tulisnya melalui akun Instagram su_narso tanggal 15 Februari 2022.
Sementara itu Tiko, sapaaan akrab Wamen 2 BUMN menuliskan menu makan siang hari itu adalah sop buntut. "Udah lama ga makan sop buntut bersama bos2 Himbara ?," katanya.
Baca Juga
Dirut BNI Royke Tumilaar juga mengunggah foto serupa. Dia juga menyatakan makan siang itu adalah rapat koordinasi Himbara dengan Kementerian BUMN.
Sekitar satu pekan setelahnya para peserta makan siang itu, kecuali Tiko, kembai bertemu tetapi kali ini dalam keadaan yang lebih formal. Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut BRI Sunarso, Dirut Mandiri Darmawan Junaidi, dan Dirut BNI Royke Tumilaar membahas rencana penyertaan modal negara melalui saham dwiwarna ke BSI di Kediaman Wapres Ma'ruf Amin.
Adapun per Desember 2021, Bank Mandiri menggenggam 50,83 persen saham, BNI 24,85 persen, dan BRI 17,25 persen. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen. Secara nilai, itu artinya Mandiri memiliki modal Rp10,45 triliun, BNI Rp5,1 triliun, dan BRI Rp3,5 triliun di BSI.
Wapres Ma'ruf yang memimpin rapat, menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, diperlukan kepemilikan negara secara langsung. “Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus [direksi], dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut,” ujarnya.
Dia pun meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP,” katanya
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini. Tidak hanya itu, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.
