Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jabatan Pimpinan OJK Wimboh Cs. Berakhir, Menko Airlangga Bicara Capaian Kredit

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 4,23 persen secara year-to-date (ytd) dengan nilai mencapai Rp6.000 triliun, tepatnya sebesar Rp5.981,3 triliun.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com 08 Juli 2022  |  06:05 WIB
Jabatan Pimpinan OJK Wimboh Cs. Berakhir, Menko Airlangga Bicara Capaian Kredit
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat pembukaan pembukaan perdagangan Bursa di BEI, Jakarta, Senin (3/1 - 2021). Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sektor keuangan berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, terutama di tengah disrupsi ekonomi yang tengah terjadi. Dia mengatakan berdasarkan data, penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 4,23 persen secara year-to-date (ytd) dengan nilai mencapai Rp6.000 triliun, tepatnya sebesar Rp6.012,4 triliun.

“Ini membuktikan bahwa ekonomi sudah berdenyut sudah bergerakdan terima kasih kepada seluruh jajaran OJK yang seluruhnya nanti akan berganti di bulan depan. Terima kasih, Pak Wimboh dan seluruh komisioner,” kata Airlangga saat membacakan pidato Presiden Joko Widodo dalam acara bertajuk Tatap Muka dengan Direktur Utama di Sektor Jasa Keuangan terkait Penerapan Market Conduct, Kamis (7/7/2022).

Melihat pertumbuhan yang terjadi di sektor jasa keuangan, Menko Airlangga mengapresiasi pelaku industri di sektor keuangan dan juga kinerja pengawasan dari OJK yang mampu bersinergi dengan pemerintah dan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan. Sebab, Airlangga menuturkan sektor keuangan merupakan katalis utama untuk menggerakkan sektor perekonomian.

Adapun, Airlangga menceritakan situasi yang sempat terjadi pada Maret dan April 2020, yang merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Saat itu, dia mengungkapkan bahwa sebanyak 140 negara mengalami masalah.

“Pada waktu itu, kita berada di dalam sebuah lorong yang there is no light at the end of the tunnel. Jadi komunikasi dan hubungan yang erat antara BI [Bank Indonesia], OJK [Otoritas Jasa Keuangan], dan pemerintah. Kami apresiasi sehingga hari ini kita bisa keluar dari situasi tersebut,” ujarnya.

Dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil mencapai di level 5 persen. Pertumbuhan tersebut diperkirakan masih bisa mencapai 5 persen pada kuartal II tahun ini. Tak hanya itu, Menko Airlangga mengungkapkan sampai akhir tahun dengan situasi seperti hari ini, pemerintah cukup percaya diri bahwa pertumbuhan ekonomIndonesia bisa mencapai di rentang persen – 5,2 persen.

 

Perlindungan Konsumen OJK

Momentum stabilitas sektor keuangan juga harus dijaga, namun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen.

Mengacu survei tersebut, menko yang sekaligus merupakan ketua umum partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia belum seluruhnya memahami dan secara baik dan utuh berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Padahal, lanjut Airlangga, literasi keuangan menjadi hal yang penting untuk masyarakat dan juga penting untuk pemberdayaan kesejahteraan perlindungan dan peningkatan dari inklusi keuangan itu sendiri.

Untuk itu, Airlangga menilai penerbitan POJK Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepastian bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan jasa keuangan dan juga bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa keuangan tersebut.

“POJK ini mewujudkan perlindungan konsumen dengan penekanan pada kepatuhan para pelaku jasa keuangan dengan memenuhi prinsip edukasi yang memadai, transparansi informasi, perlakuan yang adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset dan data konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif,” terangnya.

Airlangga memandang sektor jasa keuangan Indonesia mengalami tantangan terkait dengan proses-proses yang high profile atau masih membutuhkan penyelesaian lanjutanseperti kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)PT Asabri (Persero)Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dan skema-skema investasi ponzi.

Oleh karena itu, dia menilai instrumen koperasi atau ataupun perdagangan perlu terus dijaga. Di sisi lain, segala bentuk pelanggaran ataupun penyelewengan baik oleh broker asuransi, agen manipulasi saham, maupun unit link yang telah banyak merugikan konsumen harus menjadi perhatian khusus, sebab hal tersebut sangat mengganggu integritas maupun kepercayaan terhadap sektor keuangan.

Saya berharap OJK dan seluruh pelaku jasa keuangan dapat menjawab tantangan tersebut sehingga sektor ini dapat tumbuh berkelanjutan, stabil, serta melindungi konsumen dan masyarakat,” harapnya.

Ke depan, Airlangga menambahkan bahwa peningkatan literasi dan edukasi semakin dibutuhkan guna mempertahankan momentum pemulihan ekonomi, mendukung transisi ekonomi hijau, mengembangkan produktivitas dengan inovasi inovasi baru, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan terdapat sejumlah upaya yang harus dilakukan OJK dan perbankan agar indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia bisa seimbang.

Pertama, OJK harus menyusun roadmap atau roadmap yang sudah ada, yakni sampai 2025 dijalankan dengan baik dan fokus kepada literasi keuangan yang menjadi titik lemah dari hasil survei. Kedua, bekerja sama antara bank dengan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Amin, upaya ini dilakukan supaya literasi keuangan di Indonesia bisa terjangkau sampai seluruh lapisan masyarakat.

“Ini bisa ditekankan kepada lembaga pendidikan yang bertahap, mulai dari lembaga pendidikan yang memiliki jurusan keuangan perbankan dan syariah, lalu lembaga pendidikan yang sifatnya umum,” kata Amin kepada Bisnis, Kamis (7/7/2022).

Selain itu, bisa juga dilakukan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang fokus ke industri keuangan perbankan. Dari sana, bisa berlanjut ke lembaga pendidikan lain, seperti SMP atau SMA di kota-kota besar yang memerlukan pelatihan industri keuangan.

Adapun dari sisi perbankan juga bisa melakukan hal yang sama, mulai dari mengedukasi nasabah, hingga memanfaatkan digitalisasi dalam sosial media untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Yang penting, kalau menyampaikan informasi keuangan itu harus konsisten, persisten, terus-menerus, dan diulang-ulangsupaya ada tertanam di dalam hati tenang dan pikiran masyarakat terkait dengan literasi keuangan ini,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbankan OJK dewan komisioner ojk wimboh santoso airlangga hartarto
Editor : Anggara Pernando
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top