Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
Mahendra mengatakan dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah hal terkait tugas dan kewenangan OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan.
Pertama, Mahendra menyebutkan bahwa OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur terus menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, serta melakukan pengawasan terhadap setiap lembaga jasa keuangan secara individual.
Kedua, dia menyatakan OJK akan terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum dalam pengawasan prudential dan market conduct di industri jasa keuangan.
Selain itu, penegakan hukum juga terus ditingkatkan dalam pengawasan internal, sehingga dibutuhkan penguatan kerja sama dengan instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum.
Menurut Mahendra, penguatan penegakan hukum ini sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan OJK, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang memiliki dampak pada perekonomian nasional.
Ketiga, perkembangan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) telah dilakukan on-site visit mutual evaluation review (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.
“Kami berharap sinergi dan juga kerja sama koordinasi yang semakin baik ke depan dapat terus ditingkatkan, karena juga di samping menghadapi kondisi ekonomi dunia makin penuh tantangan tapi juga terjadinya berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan begitu kompleks,” kata Mahendra dalam siaran pers, Senin (15/8/2022).
Sebelumnya, OJK dan Kemenkopolhukam telah melakukan berbagai kerja sama yang meliputi kebijakan di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan; dan pengelolaan dan penanganan isu di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan.
Kerja sama lainnya adalah dukungan dalam rangka penyusunan regulasi dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan; penyediaan narasumber dan atau tenaga ahli; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; serta pertukaran data dan atau informasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
