Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Tantangan IPO Energi—Regulasi Ketat Aset Kripto

Berita pilihan yaitu tantangan berat perusahaan sektor energi melantai di bursa hingga bank sentral dunia menyepakati untuk membuat regulasi ketat aset kripto.
Karyawan melintas di dekat layar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHS) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan melintas di dekat layar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHS) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (11/10/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Sedikitnya enam calon emiten dari sektor teknologi kini sedang mengantri untuk masuk ke pasar modal melalui aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Pada saat yang sama, sentimen untuk sektor ini sayangnya masih belum mendukung.

Hingga kini, kinerja IDX Sector Technology yang menaungi saham-saham emiten dari sektor teknologi masih menjadi indeks sektoral dengan kinerja terlemah, yakni turun 28 persen year-to-date (YtD) per Jumat (14/10).

Hal ini menunjukkan bahwa minat investor pasar modal terhadap saham-saham sektor teknologi saat ini kurang begitu besar. Kondisi ini tidak terlepas dari tren peningkatan suku bunga acuan yang berdampak buruk bagi sektor padat modal seperti sektor teknologi.

Tantangan ini pun bakal menyulitkan calon emiten pendatang baru dari sektor ini yang hendak melantai di pasar modal Indonesia. Upaya untuk mendapatkan investor strategis yang akan menyerap saham mereka bakal makin berat.

Berita tentang tantangan berat IPO calon emiten di sektor teknologi menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (15/10/2022). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id

 

Berikut ini highlight BisnisIndonesia.id:

 

Proyek Pembangunan Kawasan Istana Negara IKN Nusantara Dikebut

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur terus dikebut. Salah satunya, pekerjaan infrastruktur pembangunan Istana Negara yang nantinya terletak di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).

Saat ini, proyek Istana Negara IKN tengah memasuki proses tender. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penandatanganan kontrak proyek pembangunan Istana negara di IKN Nusantara akan diteken pada pekan depan setelah ditetapkan pemenang tender dalam waktu dekat.

Adapun pembangunan Istana Negara dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah memproyeksi total dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sekitar Rp466 triliun hingga Rp486 triliun. Berdasarkan rencana awal, APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun hingga Rp92,34 triliun.

Perkiraan anggaran untuk membangun IKN hingga tuntas dapat mencapai Rp486 triliun. Jika alokasi APBN dalam pembangunan IKN mencapai 20 persen, maka pengeluaran untuk proyek tersebut dapat mencapai sekitar Rp97 triliun.

 

Misi Penyelamatan Garuda Indonesia Kian Mulus

Upaya penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terus berlanjut. Perseroan telah resmi mengantongi restu pemegang saham untuk pelaksanaan tiga aksi korporasi penguatan modal sekaligus, yakni rights issue, obligasi wajib konversi (OWK), dan private placement.

Restu tersebut diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia kemarin, Jumat (14/10). RUPSLB diwakili oleh 88,87 persen dari seluruh pemegang saham perseroan. Agenda utamanya adalah persetujuan atas sejumlah skema penguatan modal perseroan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, memaparkan bahwa restu pemegang saham ini menjadi loncatan penting dalam upaya penyehatan kinerja usaha secara jangka panjang.

“Hasil ini mempertegas komitmen perseroan terhadap realisasi rencana perdamaian yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur melalui putusan hasil homologasi PKPU pada Juli 2022 lalu,” ungkap Irfan dalam keterangan pers, Jumat (14/10).

 

Tantangan Berat IPO Calon Emiten Sektor Teknologi

Bursa Efek Indonesia mencatat masih ada enam calon emiten dari sektor ini. Secara total, BEI mencatat ada 40 calon emiten yang berada dalam daftar tunggu IPO. Itu berarti, jumlah calon emiten dari sektor teknologi mencapai 15 persen dari total calon emiten yang ada.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bahwa jumlah tersebut adalah kondisi yang terdaftar per Kamis (13/10). Jumlahnya masih mungkin berubah seiring dengan perkembangan proses penjajakan calon emiten dan proses IPO masing-masing calon emiten.

Menurutnya, tidak sedikit dari calon emiten tersebut yang menargetkan dana jumbo dalam aksi IPO kali ini, termasuk calon emiten dari sektor teknologi.

"Dari 40 calon perusahaan tercatat tersebut, beberapa diantaranya bergerak pada sektor energi, teknologi, dan finansial, menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun," kata Nyoman, Jumat (14/10).

 

Kesepakatan Bank Sentral G20 Soal Regulasi Ketat Aset Kripto

Negara G20 telah sepakat agar transaksi aset kripto, termasuk stable coin, agar diregulasi dan diawasi secara ketat. Risiko keuangan terkait aset kripto itu akan menjadi bahasan mendalam pada pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governor) di Washington DC pada Kamis (13/10/2022).

Terkait hal itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pembukaan pertemuan FMCBG hari kedua menyampaikan bahwa The Financial Stability Board (FSB) telah menyerahkan beberapa laporan konsultatif terkait dengan aset kripto, termasuk laporan terkait pasar dan aktivitas aset kripto.

Laporan tersebut mencakup rekomendasi atas regulasi dan pengawasan aset kripto dan pasarnya dalam mendukung peningkatan stabilitas keuangan.

“G20 setuju untuk memastikan aset kripto termasuk stable coin tunduk pada regulasi dan supervisi yang ketat,” katanya.

 

Produk Otomotif Minim Sertifikat TKDN

Pemerintah berupaya memperkuat industri melalui sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di tengah perekonomian global yang penuh tantangan. Tak banyak produk otomotif yang telah mengantongi sertifikat.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, total sertifikat TKDN yang telah diterbitkan per Jumat (14/10/2022) mencapai 29.503 lembar. Sebanyak 19.017 lembar sertifikat di antaranya berstatus masih berlaku.

Dari sertifikasi tersebut, produk dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) kurang dari 25% sebanyak 7,3%, produk dengan TKDN 25%-40% sebanyak 28,3%, dan produk dengan TKDN lebih dari 40% mencapai 61,1%.

Bahan dan peralatan kesehatan merupakan kelompok barang yang paling banyak mendapatkan sertifikat (17,3%), disusul peralatan kelistrikan (10,6%), dan bahan bangunan / konstruksi (15,3%).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper