Bisnis.com, JAKARTA — Seiring dengan maraknya perkembangan kendaraan listrik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memberikan insentif mobil listrik kepada pemain leasing, salah satunya berupa uang muka (down paymen/DP) sebesar 0 persen.
Langkah tersebut dilakukan dengan harapan industri leasing bisa semakin totalitas untuk mengambil bagian pada pengembangan ekosistem mobil listrik. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini juga mendapatkan dana kepada nasabah terkait dengan produksi dan konsumsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Ulasan tentang insentif mobil listrik yang akan berlaku untuk industri pembiayaan menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (3/12/2022):
1. Kinerja Pajak Kuartal IV/2022: Tren Positif, Tapi PR Masih Ada
Penerimaan pajak dilaporkan berada dalam tren positif. Realisasi penerimaan pajak mencapai 97,52 persen dari target.
Hingga 31 Oktober 2022 penerimaan pajak nasional tercatat sebesar Rp1.448,17 triliun. Kinerja positif penerimaan pajak didukung sejumlah faktor, termasuk implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya tampak pada PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk sebagai pemungut mencapai 131 perusahaan. Mereka berhasil mengumpulkan penerimaan PPN sebesar Rp9,17 triliun.
Namun, selain sejumlah catatan positif, Direktorat Jenderal Pajak memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan basis pajak yang terus bertambah. Selama periode Januari—September 2022 jumlah wajib pajak baru mencapai 3,85 juta orang.
2. OJK Tebar Insentif Mobil Listrik, Leasing Makin Totalitas?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memberikan insentif mobil listrik yang akan berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022—31 Desember 2023.
Selain itu, juga ada penilaian kualitas pembiayaan untuk pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai POJK 35/2018 dan POJK 10/2019.
Insentif kendaraan listrik yang digulirkan OJK tersebut dapat mendukung kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat.
Kendati demikian, Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman menyoroti adanya tantangan utama dalam program KBLBB, di mana kendaraan listrik masih menjadi kendaraan dengan harga yang relatif mahal. Selain itu, infrastruktur charging station maupun servis untuk kendaraan listrik juga masih sangat terbatas.
3. Meneropong Kekuatan Pasar Konstruksi Nasional Hadapi Badai 2023
Nilai pasar konstruksi nasional pada tahun 2023 diprediksi bakal mengalami kenaikan dan lebih baik ketimbang saat pandemi melanda Tanah Air. Namun demikian, pertumbuhan pasar industri konstruksi di tahun depan diproyeksikan tidak begitu besar.
Pasalnya, industri konstruksi turut serta menghadapi hambatan ekonomi selama tahun depan sebagai dampak proyeksi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia yang rendah.
Ditambah lagi, inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan berdampak ada sektor konstruksi serta menahan pendapatan riil dan daya beli.
Sejumlah tantangan tersebut tentu berdampak pada perlambatan aktivitas konstruksi. Hal ini juga mendorong sejumlah proyek konstruksi termasuk pengembang properti dalam menjadwalkan ulang proyek mereka.
4. Mencari Solusi Integrasi Sistem Pembayaran Digital Skala Asean
Integrasi dan keberlanjutan sistem pembayaran menjadi sorotan utama perbankan berskala Asean. Sekitar 200 perwakilan asosiasi perbankan negara-negara tersebut setuju untuk lebih serius mengkaji lahirnya regulasi terpadunya integrasi sistem pembayaran di kawasan Asia Tenggara.
Adapun, ide tersebut dibahas dalam pertemuan 50th ASEAN Banking Council (ABC) Meeting yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bank Indonesia juga menyambut baik inisitif itu dan berkomitmen penuh dalam mendukung konektivitas serta integritas pembayaran di kawasan Asean.
“Kami menilai positif karena jika terjadi integrasi dan masing-masing negara terkoneksi akan mudah dalam transaksi perbankan. Kalau hambatan ini ditiadakan akan mampu meningkatkan volume dan transaksi sistem pembayaran di skala Asean,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dikutip pada Jumat (2/11/2022).
Menanggi persoalan koneksi bank antarnegara tersebut, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, menjelaskan adanya sejumlah hambatan yang mungkin saja terjadi. Salah satunya, perbedaan nilai tukar nominal atau kurs yang perlu menjadi perhatian.
5. Ambisi Mengungkit Investasi Hulu Migas Butuh Kolaborasi
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) diyakini masih memiliki peranan dan potensi besar untuk menjaga ketahanan energi nasional meskipun dorongan transisi energi kian masif.
Di tengah kian kuatnya dorongan dan dukungan dunia internasional untuk Indonesia mengakselerasi transisi energi dengan menggencarkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan demi mengejar target nol emisi karbon, komitmen pemerintah untuk mengungkit investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi masih belum pudar.
Terlebih, ada target besar yang harus dicapai dalam 8 tahun ke depan, yakni produksi siap jual (lifting) minyak bumi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030 nanti.
Ditambah lagi, konsumsi migas Indonesia hingga 2050 nanti diproyeksikan bakal terus meningkat. Baik dalam skenario Business As Usual (BAU), Electric Vehicle (EV), maupun New Renewable Energy (NRE), volume konsumsi migas nasional masih akan tinggi.
